Palembang, JN Ade Indra Chaniago Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut anggaran Rp70 miliar untuk perjalanan dinas dan Bimtek (Bimbingan Teknis) di Sekwan DPRD Sumsel tahun anggaran 2025. Ade Indra juga mendesak APH untuk memanggil dan memeriksa Sekwan DPRD terkait …
Read More »Soal Tanah Pesantren, Walikota Pagaralam Dilaporkan ke Polda Sumsel
Palembang, JN Walikota Pagaralam Ludi Oliansyah dilaporkan ke Polda Sumsel soal pembelian tanah untuk pesantren. Hal itu terungkap saat Zairil Asmoni membuat laporan di Polda Sumsel. Laporan diterima Polda Sumsel dengan Nomor Laporan Polisi (LP): LP/B/1663/IX/2026/SPKT/POLDA Sumatera Selatan tanggal 30 September 2026 Pukul 16.09 WIB dengan terlapor Ludi Oliansyah. Zairil …
Read More »Janjikan Proyek, Wabup PALI Iwan Tuaji Didakwa Terima Rp872 Juta Lebih
Palembang, JN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel mendakwa terdakwa Iwan Tuaji Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten PALI dan terdakwa Alhepi Kurniawan ASN Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan di Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan pada UPTD Bapenda Wilayah Banyuasin I Kelas A menerima uang Rp872.500.000 dari saksi Horizal alias Icon dengan …
Read More »Susno Duadji: Ungkap Siapa Pembuat Kebijakan di Perkara Sungai Lalan!
Palembang, JN Tokoh Masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Drs Susno Duadji SH MH mengatakan, siapa pembuat kebijakan di perkara dugaan kasus korupsi lalu lintas pelayaran Sungai Lalan Muba mesti diungkap oleh Kejati Sumsel. Menurutnya, dalam perkara tersebut penyidik sudah melakukan penggeledahan di KSOP Palembang dan …
Read More »Dalami Daerah Penerima WTP Termasuk PALI, KPK Periksa Bobby Adhityo Rizaldi
Palembang, JN Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo mengatakan, Penyidik KPK pada Senin (28/9/2026) memeriksa anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi sebagai saksi terkait pendalaman daerah yang menerima audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) seperti Muara Enim termasuk Kabupaten PALI. “Ya hari ini Penyidik KPK melakukan pemeriksaan …
Read More »Kejari Sebut Tak Ada Pemeriksaan Saksi Lagi Terkait Perkara Lampu Jalan
Palembang, JN Kejari Palembang melalui Kasi Bidang Intelijen Dr Mochamad Ali Rizza SH MH, Senin (7/9/2026) menegaskan, dalam penyidikan perkara dugaan korupsi lampu jalan tidak ada lagi saksi yang dilakukan pemeriksaan. Hal tersebut dikatakannya terkait perkara dugaan korupsi pemeliharaan lampu Jalan di Kota Palembang (6 lokasi, 11 lokasi, 14 lokasi, …
Read More »Ketika Ditanya Kapan Wawako Dipanggil, Kejari Tegaskan Semuanya Berpeluang!
Palembang, JN Kasi Bidang Intelijen Kejari Palembang, Dr Mochamad Ali Rizza SH MH ketika ditanya Koransn.com kapan Wawako (Wakil Walikota) dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan dalam perkara lampu jalan menegaskan jika semua pihak yang berkaitan di perkara tersebut berpeluang dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. “Sama seperti keterangan Pak Kajari Palembang yang lama, …
Read More »TAPD Mesti Tanggung Jawab Terkait Perkara Kolam Retensi!
Palembang, JN Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Senin (27/7/2026) menegaskan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mesti tanggung jawab terkait terjadinya dugaan kasus korupsi kolam retensi Simpang Bandara Kota Palembang yang diduga telah merugikan keuangan negara. Diketahui jika perkara tersebut kini sedang dilakukan proses penyidikan …
Read More »Proses Semua yang Terlibat dalam Perkara Lampu Jalan!
Palembang, JN Tokoh Masyarakat Sumsel, Komjen Pol (Purn) Drs Susno Duadji SH MH yang juga mantan Kabareskrim Polri meminta Kejari Palembang memproses semua pihak yang terlibat dalam perkara dugaan kasus korupsi lampu jalan di Kota Palembang. Susno berharap, jangan sampai ada tebang pilih pada penyidikan perkara dugaan kasus korupsi tersebut. …
Read More »KPK Pastikan Saksi BPK Tetap Dipanggil
Palembang, JN Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, Minggu (12/7/2026) memastikan bahwa para saksi OTT lanjutan Bupati Muara Enim yakni kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) BPK RI terkait dugaan suap pengondisian audit WTP BPK terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim tahun anggaran 2025 tetap akan dipanggil guna …
Read More »
Jejak Negeriku BERANDA