Palembang, JN Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Minggu (17/5/2026) mengatakan, dalam perkara dugaan kasus korupsi Kolam Retensi Simpang Bandara Palembang untuk pihak pembuat kebijakan harus tanggung jawab. Diketahui jika dugaan kasus korupsi tersebut kini sedang diusut oleh Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel …
Read More »Perkara Kolam Retensi Simpang Bandara Melibatkan Banyak Pihak, Jangan Tebang Pilih!
Palembang, JN Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Sabtu (16/5/2026) mengatakan, perkara dugaan kasus korupsi Kolam Retensi Simpang Bandara Palembang melibatkan banyak pihak. Untuk itu Feri berharap, dalam proses penyidikannya jangan sampai ada tebang pilih. “Siapapun dan apapun jabatannya kalau terlibat mintai pertanggung jawaban hukum,” …
Read More »Ade Indra Chaniago Pertanyakan Mengapa Belum Ada Tersangka di Perkara Kolam Retensi Simpang Bandara
Palembang, JN Ade Indra Chaniago Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP), Kamis (14/5/2025) mengatakan, belum adanya penetapan tersangka pada perkara dugaan kasus korupsi Kolam Retensi Simpang Bandara Palembang tentunya menjadi pertanyaan. Diketahui jika perkara tersebut kini sedang dilakukan proses penyidikan oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel. “Kita …
Read More »Tetapkan Segera Tersangka Perkara Kolam Retensi Simpang Bandara dan Limpahkan ke Jaksa!
Palembang, JN Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Rabu (13/5/2026) mengatakan, Polda Sumsel diharapkan segera menetapkan tersangka pada perkara dugaan kasus korupsi Kolam Retensi Simpang Bandara Palembang dan limpahkan tersangkanya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel agar segera disidangkan. Menurut Feri, penyidikan perkara tersebut …
Read More »Wakil Ketua dan Anggota DPRD OKU Terdakwa Fee Proyek Pokir Divonis 4 Tahun 10 Bulan Penjara
Palembang, KoranSN Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang Fauzi Isra SH MH didampingi Hakim Anggota Ardian Angga SH MH dan Waslam Makhsid SH MH, Selasa (12/5/2026) memvonis terdakwa Parwanto Wakil Ketua DPRD OKU dan Robi Vitergo Anggota DPRD OKU dengan putusan vonis masing-masing 4 tahun 10 bulan penjara. Hal tersebut …
Read More »KPK Tegaskan Hakim Ambil Alih Semua Dakwaan dan Tuntutan Dua Terdakwa Jilid 3 Fee Proyek OKU
Palembang, JN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rakhmad Irwan, Selasa (12/5/2026) menegaskan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang mengambil alih semua analisa dakwaan dan tuntutan Tim JPU terhadap dua terdakwa Jilid 3 pada perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan korupsi fee proyek Pokir DPRD OKU terkait pengadaan barang …
Read More »Kejati Perdalam Penyidikan Dugaan Korupsi Lalu Lintas Sungai Lalan Muba
Palembang, JN Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumsel, Dr Vanny Yulia Eka Sari SH MH, Senin (11/5/2026) menegaskan, Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel kini sedang memperdalam penyidikan dugaan korupsi lalu lintas pelayaran wilayah perairan Sungai Lalan Musi Banyuasin (Muba) tahun 2019-2025. Menurutnya, pendalaman penyidikan dilakukan dalam …
Read More »Kajati Tegaskan Saksi Dugaan Korupsi Perairan Sungai Lalan Muba yang Diperiksa Terus Bertambah!
Palembang, KoranSN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan (Sumsel), Dr Ketut Sumedana SH MH menegaskan, saksi yang akan dilakukan pemeriksaan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi lalu lintas pelayaran wilayah perairan Sungai Lalan Musi Banyuasin (Muba) tahun 2019-2025 kedepannya terus bertambah. Sebab menurutnya, Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati …
Read More »KPK Optimis Hakim Akan Vonis Dua Terdakwa Jilid 3 Fee Proyek OKU 5,5 Tahun Penjara
Palembang, JN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ikhsan Fernandi Z menegaskan, pihaknya optimis dan yakin Hakim akan memvonis dua terdakwa Jilid 3 perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan korupsi fee proyek Pokir DPRD OKU terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR tahun 2024-2025 untuk ketok palu …
Read More »Dua Terdakwa Jilid 3 Fee Proyek OKU Minta Bebas
Palembang, JN Dua terdakwa Jilid 3 perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan korupsi fee proyek Pokir DPRD OKU terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR tahun 2024-2025 untuk ketok palu APBD OKU Tahun Anggaran 2025, Kamis (7/5/2026) melalui kuasa hukum meminta kepada Majelis Hakim agar dibebaskan. Hal itu terungkap …
Read More »
Jejak Negeriku BERANDA