Jejak Negeriku BERANDA
Lahat, JN
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mendesak pemerintah pusat untuk merombak total skema Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
Tuntutan ini disuarakan dalam Rapat Koordinasi Nasional/Musyawarah Nasional (Rakornas/Munas) Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, bertepatan dengan Hari Sawit Nasional (18/11/2025).
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi (Bupati Lahat), menyatakan bahwa meskipun industri sawit adalah komoditas strategis dan tulang punggung ekonomi yang menciptakan pertumbuhan di pedesaan, daerah penghasil belum memperoleh pengakuan fiskal yang sepadan dengan beban yang ditanggung.
“Saya ingin menegaskan bahwa kabupaten adalah garda terdepan pembangunan nasional, dan sawit adalah salah satu penggerak utamanya. Namun kita juga merasakan langsung bahwa daerah penghasil sawit belum memperoleh dukungan kebijakan fiskal dan pengakuan kontribusi yang memadai,” ujarnya.
Apkasi menyoroti masalah utama yaitu rumus DBH Sawit yang berlaku saat ini tidak adil, tidak berbasis pada luas kebun, volume produksi, maupun tingkat kerusakan infrastruktur jalan Kabupaten akibat angkutan CPO. HALAMAN SELANJUTNYA>>
