“Begitu juga pada bagian kedudukan hukum, pemohon hanya mencantumkan lima poin syarat-syarat kerugian hak konstitusi tanpa dikaitkan dengan substansi kerugian hak konstitusional,” kata Saldi.
Selanjutnya, pada bagian posita (alasan permohonan) pemohon tidak menguraikan secara memadai alasan yang dapat menunjukkan pertentangan antara norma Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan dasar pengujian UUD 1945.
“Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum masing-masing permohon tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan a quo tidak jelas, atau kabur atau obscuur,” ujar Saldi.
Saldi melanjutkan, menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo namun karena permohonan a quo tidak jelas, atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon.
Perkara nomor 87/PUU-XXIV/2026 menyoal kuota internet hangus diajukan oleh Rachmad Rofik. Setidaknya terdapat 31 perkara serupa yang sedang berproses di MK. Salah satunya nomor 273/PUU-XXIV/2026 yang dimohonkan oleh Didi Supandi, pengemudi ojek daring dan Wahyu Trisna Sari, pedagang kuliner daring. (Antara/ded)
