Jejak Negeriku BERANDA
“Persoalan OTT menyangkut bukti kuat yang ditindaklanjuti dengan operasi salah satunya Operasi Tangkap Tangan. Dalam OTT yang awalnya menyasar kepala dinas itu kemungkinan karena KPK memiliki bukti kuat kepada kepala dinas sehingga itu yang didahulukan. Tapi kedepannya siapa saja yang terlibat bisa ditarik oleh Aparatur Penegak Hukum, jadi tidak masalah persoalan OTT, karena OTT adalah salah satu cara,” jelasnya.
Saat ditanya apakah OTT yang awalnya menyasar kepala dinas bertujuan untuk membuka kotak pandora yang kemudian menyasar pengambil kebijakan? Diungkapkan Prof Dr Febrian, S.H., M.S bahwa bisa saja kedepannya menyasar pengambil kebijakan.
“Ya, bisa seperti itu,” ujarnya.
Lebih jauh dikatakan Prof Dr Febrian, S.H., M.S, persoalan OTT di Kabupaten OKU menjadi model bahkan cara-caranya sudah banyak terjadi di Sumsel.
“Sehingga ini menjadi warning bagi pejabat atau kepala daerah lain. Dimana kepala daerah harus hati-hati, maksudnya hati-hati agar tidak melakukan, bukan hati-hati menghindari agar jangan ketahuan,” tandasnya. (ded)
