Gubernur Ingatkan Pengurus PMI Utamakan Legalitas dan Akuntabilitas

Palembang, JN

Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru, menghadiri Pelantikan Kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kabupaten PALI. Mengusung tema “Bergerak Bersama, Berbakti Untuk Kemanusiaan”, prosesi pelantikan ini berlangsung khidmat di Griya Agung Palembang.

Acara diawali dengan pengucapan 7 Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan kepengurusan baru oleh Sekretaris PMI Sumsel, M. Susman Surya Dinata. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PMI Provinsi Sumsel, Hj. Feby Herman Deru, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serta penyematan pin organisasi.

Dalam arahannya, Selaku Pelindung PMI Sumsel, H. Herman Deru memberikan motivasi sekaligus atensi khusus mengenai pengelolaan organisasi. Ia memahami adanya keraguan dalam mengurus PMI, namun hal tersebut bisa diatasi jika pengurus memiliki modal keberanian berupa legal aspek (payung hukum).

“Administrasi harus tertib. Buatkan payung hukum atau peraturan organisasi internal yang tetap sesuai dengan aturan PMI Pusat. Selain itu, kita harus memulai era transaksi non-tunai agar perputaran dana, baik dari hibah maupun CSR, tercatat dengan jelas in dan out-nya. Saya minta Bank Sumsel Babel (BSB) mendampingi proses ini,” tegas Herman Deru.

Terkait isu Unit Donor Darah (UDD) dan Dana Hibah, Herman Deru menginstruksikan pengurus yang baru dilantik untuk segera menggandeng Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat guna melakukan pendampingan berkala sejak dini.

Ia juga menekankan empat prinsip utama dalam pengelolaan anggaran PMI yaitu Melakukan transaksi secara non-tunai, Tidak ada markup dalam setiap transaksi, Tidak ada kegiatan fiktif. Serta Setiap kegiatan yang digelar harus berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. HALAMAN SELANJUTNYA>>