Pontianak, JN Majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya memvonis dua mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Provinsi Kalimantan Barat, yakni Siswidodo dan Gusmin Tuarita, dalam kasus tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama empat tahun. Dalam kutipan singkat putusan yang dipantau di laman http://sipp.pn-surabayakota.go.id di Pontianak, Rabu (5/1/2022), keduanya …
Read More »KPK Panggil 12 Saksi Kasus Pencucian Uang Bupati Hulu Sungai Utara
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 12 saksi dalam penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif Abdul Wahid (AW). “Hari ini, tim penyidik mengagendakan pemeriksaan 12 saksi untuk tersangka AW terkait perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali …
Read More »MA Tolak Kasasi KPK Dalam Kasus Suap Nurhadi dan Menantunya
Jakarta, JN Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan KPK dalam perkara korupsi terkait penerimaan suap oleh mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Dengan ditolaknya kasasi tersebut, maka baik Nurhadi maupun Rezky tidak dibebankan uang pengganti sebagaimana yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. “Amar putusan: …
Read More »KPK: Perampasan Aset Hasil Korupsi 2021 Meningkat Rp80 Miliar
Jakarta, JN Perampasan aset hasil korupsi (asset recovery) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2021 yang selanjutnya disumbangkan sebagai penerimaan negara meningkat Rp80 miliar atau 27 persen dibandingkan 2020, yaitu dari Rp294 miliar menjadi Rp374 miliar. “Jumlah asset recovery KPK tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun …
Read More »Aliza Gunado Bantah Urus Anggaran Lamteng Melalui Azis Syamsuddin
Jakarta, JN Aliza Gunado membantah menjadi perantara yang mengurus dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah dari APBN Perubahan tahun anggaran 2017 melalui mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Aliza yang selama ini disebut-sebut sebagai orang dekat Azis Syamsuddin dalam persidangan juga membantah mengenal tiga orang dari Kabupaten Lampung Tengah …
Read More »Azis Syamsuddin Bantah Terima Uang Untuk Urus Anggaran Lampung Tengah
Jakarta, JN Mantan Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin membantah menerima uang untuk mengurus Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017. “Saya tidak pernah menerima apapun yang disampaikan oleh saksi Aan baik dari Aliza sebesar Rp1,135 miliar plus Rp950 juta dan …
Read More »KPK Sita Rp100 Miliar Terkait Kasus Dugaan Korupsi PT ME
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang senilai Rp100 miliar dari tersangka kasus dugaan korupsi PT Merial Esa (ME). PT Merial Esa merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) APBN Perubahan 2016 untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) …
Read More »KPK Tahan Tersangka Kasus Suap Pajak Alfred Simanjuntak
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Alfred Simanjuntak (AS) yang merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Alfred merupakan Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada DJP atau saat ini menjabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil …
Read More »KPK Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Suap di Pemkab Kolaka Timur
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Tahun Anggaran 2021. “Hari ini, pemeriksaan saksi untuk perkara tindak pidana korupsi suap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021,” kata Plt …
Read More »KPK Jelaskan Perkara yang Menjerat Mantan Wali Kota Banjar
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno (HS) dan Rahmat Wardi (RW) dari pihak swasta/Direktur CV Prima sebagai tersangka. KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman …
Read More »