Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi untuk mendalami dugaan arahan dari tersangka Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL), mengkondisikan proses pelaksanaan lelang pada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). KPK memeriksa kelimanya untuk tersangka Richard dan kawan-kawan di Gedung Mako Brimob Polda Maluku, Sabtu (14/5/2022) dalam penyidikan …
Read More »KPK Panggil Delapan Saksi Terkait Kasus Suap Wali Kota Ambon
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu memanggil delapan saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon, Maluku. “Hari ini, bertempat di Kantor Mako Brimob Polda Maluku, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi untuk tersangka RL (Richard Louhenapessy/Wali Kota Ambon) dan …
Read More »KPK Sayangkan Masih Ada Kepala Daerah Terjerat Kasus Suap Izin Usaha
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan masih ada kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dari pemberian izin usaha. “Tentu dengan kejadian hari ini yang begitu terus berulang, KPK merasa penuh keprihatinan karena masih ada kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara-cara tidak …
Read More »KPK: Wali Kota Ambon Sempat Jalan-jalan di Mal Meski Mengaku Sakit
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sempat jalan-jalan di mal, meskipun mengaku tengah menjalani perawatan medis. “Beberapa hari sebelum kami melakukan penjemputan, tim kami juga sudah melakukan pengawasan dan kebetulan bersangkutan ada di Jakarta,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat jumpa pers …
Read More »KPK Tahan Wali Kota Ambon
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) setelah diumumkan sebagai tersangka dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. KPK juga telah mengumumkan dua tersangka lainnya, yaitu staf tata usaha pimpinan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Andrew Erin Hehanusa (AEH) dan Amri (AR) dari pihak swasta/karyawan Alfamidi …
Read More »Wali Kota Ambon Bantah Tidak Kooperatif Hadiri Panggilan KPK
Jakarta, JN Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy membantah tidak kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tidak, tidak, saya operasi kaki nih ya (sembari menunjuk kaki yang diperban),” kata Richard saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022). Berdasarkan pantauan, Richard telah tiba di Gedung KPK, …
Read More »KPK Jemput Paksa Wali Kota Ambon
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy karena dinilai tidak kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. “Hari ini, tim penyidik KPK menjemput paksa salah satu pihak yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin …
Read More »KPK Perpanjang Masa Penahanan Ade Yasin dan Kawan-kawan
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin (AY) dan kawan-kawan selama 40 hari ke depan. “Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik KPK telah memperpanjang masa penahanan tersangka AY dan kawan-kawan selama 40 hari ke depan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK …
Read More »KPK Panggil Enam Saksi Terkait Kasus Suap Ade Yasin
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/5/2022), memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin (AY) sebagai tersangka. “Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 untuk tersangka AY,” kata Plt Juru Bicara …
Read More »KPK Terima Pengembalian Kerugian Negara Rp22 Miliar Kasus Gedung IPDN
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp22 miliar terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). “KPK menerima cicilan pengembalian kerugian keuangan negara dari proyek pembangunan IPDN dari tiga BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali …
Read More »