Admin JejakNegeriku.id

KPK Bawa Empat Koper Usai Geledah Kantor Dinas PUPR OKU

Baturaja, JN Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa empat koper diduga berisi barang bukti usai melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Rabu (19/3/2025). Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Darojatun di Baturaja, Rabu (19/3/2025) membenarkan kedatangan …

Read More »

Tiga Saksi Dicecar Kejati 30 Pertanyaan Terkait Ridwan Mukti Cs Tersangka Dugaan Korupsi Kebun Sawit di Musi Rawas

Palembang, JN Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Rabu (19/3/2025) mencecar 30 pertanyaan kepada tiga saksi yang diperiksa terkait penyidikan Ridwan Mukti Cs, lima tersangka dugaan korupsi sektor sumber daya alam perkebunan sawit tahun 2010-2023 di Kabupaten Musi Rawas (Mura). Hal tersebut dibenarkan Kasi Penerangan Hukum (Penkum) …

Read More »

Mantan Sekda Palembang Harobin Mustofa Tersangka Dugaan Korupsi Aset YBS Mayor Ruslan Rugikan Negara 11,7 Miliar Segera Disidangkan

Palembang, JN Harobin Mustofa mantan Sekda Palembang tahun 2016, Yuherman mantan Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Palembang tahun 2016 serta Usman Goni penjual aset Yayasan Batang Hari Sembilan (YBS) yang merupakan tersangka dugaan kasus korupsi penjualan aset Yayasan Batang Hari Sembilan (YBS) berupa sebidang tanah seluas 3.646 M2 di …

Read More »

Kejaksaan Negeri Lahat Pulihkan Keuangan Negara Rp 2.554.245.862,42

Lahat, JN Kejaksaan Negeri Lahat berhasil melakukan pemulihan keuangan negara berdasarkan surat kuasa khusus terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP periode tahun 2020-2024. Selama 40 hari, Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Lahat telah berhasil melakukan pemulihan keuangan daerah Kabupaten Lahat sebesar Rp 2.554.245.862,42 Rilis pemulihan keuangan negara yang …

Read More »

Kejari Lahat Pastikan Penyidikan Dugaan Korupsi Peta Desa Terus Jalan, Jadwalkan Pemeriksaan Ahli Pemetaan Kemendagri

Lahat, JN Dugaan tindak pidana korupsi pembuatan peta desa yang saat ini tengah di tangani Kejaksaan Negeri Lahat dengan proses penyidikan terus bergulir. Beberapa saksi mulai dari pihak desa, pihak kecamatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah dimintai keterangan untuk mengungkap dugaan kasus tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Lahat Toto Roedianto, …

Read More »

Gubernur Herman Deru Instruksikan BBWSS VIII dan Dinas PU BM-TR Siagakan Alat Berat di Titik Rawan Longsor Selama Arus Mudik Lebaran

Musi Rawas, JN Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru instruksikan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang (PU BM-TR) Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas PU Kabupaten Musi Rawas koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII untuk menyiagakan alat berat di titik ruas jalan rawan longsong disaat musim …

Read More »

Gubernur Herman Deru Resmikan Empat Jembatan Sekaligus di Ruas Jalan Penghubung Kabupaten PALI dan Musi Rawas

Musi Rawas, JN Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru meresmikan empat unit jembatan beton di ruas jalan 106 Km yang melintasi lahan hutan produksi PT MHP menghubungkan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kabupaten Musi Rawas (Mura). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemecahan kendi di atas jembatan …

Read More »

Sekda Edward Candra Ikuti Rakor Virtual dengan Mendagri Bahas Tindak Lanjut Pengadaan CASN 2024

Palembang, JN Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Drs H Edward Candra MH mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Pengadaan CASN Tahun Anggaran 2024 secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dari Command Center Pemprov Sumsel, Rabu pagi (19/3/2025). Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian secara …

Read More »

Soal Fee 20 Persen, K-MAKI: Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel Tidak Ada Pokir dan Hanya Pesuruh, Ungkap Dalang Utamanya!

Palembang, JN Ir Feri Kurniawan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Selasa (18/3/2025). mengatakan, jika Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel tidak ada Pokir dan Dapil sehingga terkait fee 20 persen yang disebut diterima oleh Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel tersebut dikarenakan dia hanyalah pesuruh. Dari itulah …

Read More »
error: Content is protected !!