Jejak Negeriku BERANDA
Palembang, JN
Tokoh Masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Drs Susno Duadji SH MH asal Kota Pagaralam memberikan tanggapannya soal pernyataan Walikota (Wako) Palembang Ratu Dewa tentang kabut asap yang viral di beberapa media sosial (Medsos).
Kepada Wartawan Suara Nusantara, Susno Duadji mengungkapkan pernyataan Walikota Palembang yang viral karena menyebut nyaman dengan kabut asap, apabila benar yang disampaikan tersebut demikian dan tidak terlepas dari konteksnya maka dapat dikritik sebagai pernyataan yang kurang menunjukkan empati terhadap penderitaan masyarakat akibat pencemaran udara.
Dari itu dirinya menyampaikan kritik yang tajam, tetapi tetap berlandaskan kepentingan publik.
“Nyaman dengan kabut asap tapi bagaimana dengan derita rakyat? Pernyataan Walikota Palembang yang mengaku nyaman dengan kabut asap patut disayangkan. Bagi seorang kepala daerah, kabut asap bukan sekadar pemandangan bukan pula perkara nyaman atau tidak nyaman,” ujarnya.
Kabut asap, sambung Susno Duadji, adalah persoalan kesehatan masyarakat, keselamatan warga, kualitas lingkungan dan tanggung jawab pemerintah.
“Berapa jumlah masyarakat yang menderita penyakit ISPA? Berapa jumlah masyarakat yang terganggu pekerjaannya dan berdampak pada menurunnya penghasilan akibat dari adanya kabut asap yang sudah berlangsung cukup lama?,” ungkapnya.
Menurut Susno Duadji, ketika udara dipenuhi asap maka masyarakat harus menghirup udara tercemar. Anak-anak bersekolah dengan risiko gangguan pernapasan, Lansia dan warga yang memiliki penyakit pernapasan menjadi lebih rentan, sementara para pekerja di luar ruangan tetap harus mencari nafkah di tengah kondisi udara buruk.
“Pertanyaannya sederhana, jika pemimpin merasa nyaman, apakah rakyat juga baik-baik saja? Seorang walikota seharusnya menjadi orang pertama yang merasakan kegelisahan rakyat, bukan sekadar menilai keadaan dari kenyamanan dirinya sendiri. Jabatan publik menuntut empati, kepekaan, dan tindakan nyata, terutama ketika kesehatan masyarakat dipertaruhkan,” jelasnya.
Dilanjutkannya, Kota Palembang dan Sumatera Selatan tidak membutuhkan pernyataan yang terkesan meremehkan kabut asap. Sebab masyarakat membutuhkan pemimpin yang menjelaskan kondisi kualitas udara secara terbuka, melindungi kelompok rentan, berkoordinasi dalam penanganan sumber asap, dan memastikan langkah pencegahan serta penegakan hukum berjalan.
“Kritik ini bukan serangan pribadi kepada walikota. Ini adalah pengingat bahwa ukuran kepemimpinan bukanlah seberapa nyaman seorang pejabat menghadapi keadaan,” tandasnya. (ded)
