Jejak Negeriku BERANDA
Palembang, JN
Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan menegaskan, siapa pejabat yang melakukan pembahasan anggaran dan yang menyetujui anggaran ganti rugi lahan untuk pembuatan Kolam Retensi Simpang Bandara Palembang hingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara Rp 39,8 miliar harus tanggung jawab.
Sebab menurut Feri, lahan yang diganti rugi yang merupakan lahan konservasi adalah aset milik Pemkot Palembang.
“Dalam perkara ini aset Pemkot dibeli oleh Pemkot. Dari itulah siapa pejabat yang saat itu melakukan pembahasan dan yang menyetujui anggaran ganti rugi lahan untuk pembuatan Kolam Retensi Simpang Bandara Palembang ini harus tanggung jawab. Sebab kerugian keuangan negara yang terjadi di perkara ini dikarenakan adanya anggaran yang dibayarkan untuk ganti rugi lahan tersebut,” tegas Feri.
Diungkapkannya, seharusnya sebelum dilakukan proses penganggaran baik itu pembahasan dan persetujuan anggaran dan pembayaran, pihak Pemkot Palembang mestinya lebih dulu melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap kepemilikan lahan yang akan diganti rugi.
“Duit yang dibayar untuk ganti rugi lahan ini adalah uang negara yakni dari APBD, sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Dari itulah harusnya dicek dan diverifikasi dulu siapa pemilik lahan, jangan asal bayar-bayar saja,” jelas Feri.
Masih dikatakannya, dikarenakan lahan milik Pemkot Palembang yang diganti rugi tersebut menggunakan uang negara makanya hasil audit BPKP menyatakan bahwa jumlah kerugian keuangan negaranya total loss.
“Pagu anggaran ganti rugi lahan ini berjumlah Rp 39,8 miliar. Sedangkan hasil audit BPKP jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi yakni Rp 39,8 miliar. Artinya, kerugian keuangan negara di perkara ini total loss,” kata Feri. HALAMAN SELANJUTNYA>>
