Palembang, JN Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Rabu (24/9/2025) mengatakan, diduga ada Pungli dan mark up anggaran dalam dugaan korupsi di PD Pasar Palembang Jaya yang kini sedang diusut oleh Kejari Palembang. Menurut Feri, untuk dugaan Pungli yakni terkait retribusi pasar. “Dimana dalam retribusi …
Read More »Soal Peran Mantan Pj Bupati dan Bupati OKU, KPK Tegaskan Buka Ruang Pengembangan Penyidikan OTT Fee Proyek, Tunggu Tuntutan Empat Terdakwa!
Palembang, JN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Albar Hanafi, Selasa (23/9/2025) menegaskan, KPK akan membuka ruang melakukan pengembangan penyidikan OTT (Operasi Tangkap Tangan) dugaan korupsi fee proyek Pokir DPRD pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR OKU tahun 2024-2025 untuk pengesahan atau ketok palu APBD …
Read More »JPU KPK Tegaskan Segera Jadwalkan Bupati OKU Teddy Sebagai Saksi Disidang Empat Terdakwa Fee Proyek Pokir untuk Ketok Palu APBD
Palembang, JN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Albar Hanafi, Selasa (23/9/2025) menegaskan, pihaknya segera menjadwalkan Bupati OKU terplih Teddy Meilwansyah sebagai saksi dalam sidang empat terdakwa dugaan korupsi fee proyek Pokir DPRD pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR OKU tahun 2024-2025 untuk pengesahan atau …
Read More »KPK Tanggapi Soal OTT di OKU Disebut Tidak “Seksi”
Palembang, JN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Albar Hanafi, Selasa (23/9/2025) memberikan tanggapan soal komentar Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel yang menyebut OTT terkait dugaan korupsi fee proyek Pokir DPRD pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR OKU tahun 2024-2025 untuk ketok palu …
Read More »Terdakwa Kadis PUPR OKU Siap Buka Suara Disidang, Penasihat Hukum Dukung KPK Kembangkan Penyidikan Fee Proyek untuk Ketok Palu APBD
Palembang, JN Dr Juli Hartono Yakub SH MH Penasihat Hukum dari Kepala Dinas (Kadis) PUPR OKU Nopriansyah, Selasa (23/9/2025) menegaskan, kliennya siap buka suara terkait menjalankan perintah atasan dalam perkara dugaan korupsi fee proyek Pokir DPRD pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR OKU tahun 2024-2025 untuk pengesahan atau …
Read More »Terdakwa Kadis PUPR OKU Ngaku Hanya Jalankan Perintah Pimpinan, Fee Proyek Pokir untuk Ketok Palu APBD
Palembang, JN Terdakwa Nopriansyah Kepala Dinas (Kadis) PUPR OKU melalui Penasihat Hukum Dr Juli Hartono Yakub SH MH, Selasa (23/9/2025) menegaskan, dalam perkara dugaan korupsi fee proyek Pokir DPRD pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR OKU tahun 2024-2025 untuk pengesahan atau ketok palu APBD tahun anggaran 2025, Nopriansyah …
Read More »Mantan Ketua Dekranasda PALI Jadi Saksi Disidang Dugaan Korupsi di Disperindag
Palembang, JN Sri Kustina mantan Ketua Dekranasda PALI, Senin (22/9/2025) dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari PALI sebagai saksi dalam persidangan dua terdakwa dugaan korupsi kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksaaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Perindustrian dan Perdaganggan (Disperindag) Kabuapten PALI tahun anggaran 2023, dalam sidang di …
Read More »Mantan Kakanwil BPN Sumsel Diperiksa Kejati Terkait Dugaan Korupsi Kredit BRI ke PT BSS dan PT SAL yang Rugikan Negara Rp 1,3 Triliun
Palembang, JN SS mantan Kakanwil BPN Sumsel tahun 2009-2012, Senin (22/9/2025) diperiksa Kejati Sumsel sebagai saksi dalam penyidikan dugaan kasus korupsi pemberian fasilitas pinjaman/kredit BRI kepada PT Buana Sriwijaya Sejahtera (PT BSS) dan PT Sri Andal Lestari (PT SAL) dengan estimasi kerugian keuangan negara sekitar Rp 1,3 triliun. Demikian ditegaskan …
Read More »Kontraktor Pemberi Fee Bantu Spanduk Saat Teddy Nyalon Bupati OKU, Sidang Fee Proyek Pokir OKU
Palembang, JN Ahmat Thoha alias Anang kontraktor yang mendapatkan empat proyek Pokir yang juga selaku pemberi fee dalam perkara fee proyek Pokir DPRD pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR OKU tahun 2024-2025 untuk pengesahan atau ketok palu APBD tahun anggaran 2025 mengakui, disaat Teddy Meilwansyah nyalon sebagai Bupati …
Read More »Saksi Sidang Dugaan Korupsi Peta Desa Ungkap Aliran Uang ke Terdakwa Kadis PMD Lahat, Setiap Kades Disebut Dapat Jatah Fee Rp 3 Juta
Palembang, JN Fiji Hadroni Kabid Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lahat, Senin (22/9/2025) mengatakan, dalam perkara dugaan kasus korupsi pada kegiatan fiktif pembuatan peta desa tahun anggaran 2023 ada sejumlah aliran uang diterima oleh terdakwa Darul Effendi Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lahat. …
Read More »
Jejak Negeriku BERANDA