Palembang, JN M Iqbal Ali Syahbana, Selasa (9/9/2025) mengatakan, tidak ada pembahasan soal fee proyek disaat dirinya yang kala itu menjabat sebagai Pj Bupati OKU melakukan pertemuan dengan perwakilan DPRD OKU di Rumah Dinas Bupati OKU. Hal tersebut dikatakannya usai menjadi saksi empat terdakwa dugaan korupsi fee proyek Pokir DPRD …
Read More »Saksi Sidang Fee Proyek OKU Ungkap Rp 1,5 Miliar Jatah Pimpinan DPRD OKU, Rp 750 Juta Per Anggota DPRD
Palembang, JN Para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang empat terdakwa fee proyek Pokir DPRD pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR OKU tahun 2024-2025 terkait fee untuk ketok palu APBD tahun anggaran 2025 mengungkap adanya jatah untuk Rp 1,5 miliar untuk …
Read More »Bupati OKU Teddy Dijadwalkan KPK Disidang Fee Proyek Pokir untuk Ketok Palu APBD 2025
Palembang, JN Teddy Meilwansyah Bupati OKU terpilih dijadwalkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam sidang empat terdakwa dugaan korupsi fee proyek Pokir DPRD OKU pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR OKU tahun 2024-2025 terkait fee untuk pengesahan atau ketok palu APBD tahun anggaran …
Read More »KPK Akan Hadirkan Bupati OKU Teddy Disidang Fee Proyek Pokir untuk Ketok Palu APBD 2025
Palembang, JN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Albar Hanafi, Selasa (9/9/2025) mengatakan, Teddy Meilwansyah Bupati OKU terpilih akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang empat terdakwa dugaan korupsi fee proyek Pokir DPRD OKU pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR OKU tahun 2024-2025 terkait fee untuk …
Read More »Terungkap Komitmen Fee Proyek Pokir OKU Dibahas dalam Pertemuan di Hotel di Baturaja
Palembang, JN Para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang empat terdakwa fee proyek Pokir DPRD pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR OKU tahun 2024-2025 terkait fee untuk ketok palu APBD tahun anggaran 2025 mengungkap bahwa komitmen fee terjadi dalam pertemuan di …
Read More »K-MAKI Tegaskan KPK Harus Ungkap Atasan Kadis PUPR OKU, Fee Proyek untuk Ketok Palu APBD Tahun 2025
Palembang, JN Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Selasa (9/9/2025) menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengungkap atasan dari Kepala Dinas (Kadis) PUPR OKU terkait perkara dugaan korupsi fee proyek Pokir untuk ketok palu APBD OKU. Hal itu dikatakan Feri soal perkara dugaan kasus korupsi …
Read More »Fee Proyek OKU, K-MAKI: Proses Semua Pihak yang Hadir di Setiap Pertemuan!
Palembang, JN Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Selasa (9/9/2025) menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti memproses semua pihak yang hadir dalam setiap pertemuan terkait perkara dugaan korupsi fee proyek Pokir untuk ketok palu APBD OKU. Hal tersebut dikatakan Feri soal dugaan kasus korupsi fee …
Read More »KPK Mesti Mengungkap Keterlibatan Pihak Lainnya dari Pemkab OKU, Fee Ketok Palu APBD
Palembang, JN Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Selasa (9/9/2025) menegaskan, KPK mesti mengungkap keterlibatan pihak lainnya dari Pemkab OKU terkait dugaan korupsi fee proyek Pokir untuk ketok palu APBD OKU. Hal tersebut dikatakan Feri soaldugaan kasus korupsi fee proyek Pokir DPRD OKU pada pengadaan …
Read More »Fee Proyek OKU, Pejabat yang Hadir dalam Pertemuan di Rumah Dinas Bupati Hingga Ruangan Asisten I Harus Tanggung Jawab!
Palembang, JN Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Senin (8/9/2025) menegaskan, dalam perkara fee proyek Pokir OKU para pejabat yang hadir dalam pertemuan di Rumah Dinas Bupati OKU hingga di ruangan Asisten I Kantor Bupati OKU harus tanggung jawab. Hal tersebut dikatakan Feri terkait dugaan …
Read More »Wakajati Sumsel Hadiri Kegiatan Desk Pencegahan Korupsi Bank Pembangunan Daerah
Palembang, JN Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sumatera Selatan (Sumsel), Dr Sumurung Pandapotan Simaremare SH MH, Senin (8/9/2025) menghadiri kegiatan Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dengan agenda “Penguatan Tata Kelola Bank Pembangunan Daerah (BPD)” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. Pada kegiatan yang …
Read More »
Jejak Negeriku BERANDA