Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menemukan cukup bukti keterlibatan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-elektronik (KTP-el). “Sampai hari ini, tidak ada bukti yang mengatakan bahwa yang disebut tadi (Ganjar Pranowo) melakukan suatu peristiwa pidana. Kalau ada kami bawa, tetapi kan sampai hari …
Read More »KPK Geledah Sejumlah Tempat di Pemkab Bogor
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah tempat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, Kamis. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021 yang menjerat Bupati Bogor Ade Yasin (AY) dan kawan-kawan sebagai tersangka. “Benar, informasi yang kami terima, hari …
Read More »KPK Turut Amankan Uang Dalam OTT Bupati Bogor
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan sejumlah uang dan barang bukti lainnya saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bogor Ade Yasin. “Benar, KPK sedang melakukan giat tangkap tangan di wilayah Bogor, Jawa Barat, telah mengamankan beberapa pihak dari Pemerintah Kabupaten Bogor, pemeriksa BPK, dan rekanan serta …
Read More »Ketua KPK Apresiasi Dukungan Masyarakat Terkait OTT Bupati Bogor
Jakarta, JN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengapresiasi dukungan masyarakat sehingga lembaganya dapat melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi, salah satunya operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Bogor Ade Yasin. “KPK menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat dan seluruh pihak sehingga KPK bisa melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi, termasuk KPK melakukan tangkap …
Read More »Bupati Bogor yang Ditangkap KPK Miliki Kekayaan Rp4,1 Miliar
Jakarta, JN Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap memiliki total kekayaan Rp4,1 miliar lebih. Sebagaimana pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari laman https://elhkpn.kpk.go.id diakses Rabu (27/4/2022), Ade Yasin terakhir melaporkan kekayaannya pada 31 Maret 2021 untuk laporan periodik …
Read More »KPK: OTT Bupati Bogor Terkait Dugaan Suap Pengurusan Laporan Keuangan
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bogor Ade Yasin terkait dugaan suap pengurusan temuan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Terkait dugaan suap pengurusan temuan laporan keuangan Pemkab Bogor,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu …
Read More »KPK Ingatkan Istri dan Anak Nurhadi Kooperatif Penuhi Panggilan
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan istri dan anak dari mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi agar kooperatif memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi. “KPK mengingatkan keduanya agar kooperatif hadir memenuhi panggilan berikutnya,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/4/2022). KPK pada Senin …
Read More »Dewas KPK Harap Dirut Pertamina Kooperatif Soal Etik Lili Pintauli
Jakarta, JN Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berharap Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati bersikap kooperatif memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran etik oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. “Dewas berharap kerja sama Dirut Pertamina, bisa bekerja sama dan bersikap kooperatif dalam mengungkap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan ibu …
Read More »KPK Periksa Dua Tersangka Kasus Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangsel
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/4/2022) memeriksa dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017. “Hari ini, tim penyidik memanggil tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah SMKN 7 Tangerang Selatan Provinsi …
Read More »Bupati HSU Nonaktif Minta “Fee” Pekerjaan dari Dana Alokasi Khusus
Banjarmasin, JN Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) nonaktif Abdul Wahid yang jadi terdakwa dugaan tindak pidana korupsi disebut meminta “fee” atau jatah untuk setiap pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). “Fee untuk terdakwa sebesar enam hingga delapan persen pada setiap proyek pekerjaan yang dilelang sumber dananya dari DAK,” …
Read More »