Jejak Nusantara

Kejagung Cecar Ahok 14 Pertanyaan Pokok Terkait Kasus Minyak Mentah

Jakarta, JN Jampidsus mencecar mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan 14 pertanyaan pokok terkait kasus korupsi minyak mentah. “Lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi holding PT Pertamina (Persero),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan …

Read More »

Tiga Terdakwa Dugaan Korupsi Gratifikasi Sertifikat Tanah PTSL 2019 Dituntut 2 Tahun Penjara

Palembang, JN Asna Ifah, Kartila dan Rehan terdakwa dugaan kasus korupsi gratifikasi penerbitan sertifikat tanah Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2019 BPN Palembang, Kamis (13/3/2025) dituntut Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang dengan tuntutan pidana masing-masing 2 tahun penjara. Hal tersebut terungkap dalam sidang ketiga terdakwa dengan …

Read More »

Terkait Fee 20 Persen, K-MAKI: Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel Tidak Ada Peran, Kejati Harus Ungkap Siapa Aktor Utamanya!

Palembang, JN Ir Feri Kurniawan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel mengatakan, Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel yang disebut menerima fee proyek 20 persen tidak memiliki peran terkait pengaturan proyek, tidak ada Dapil, tidak ada Pokir dan tidak ada Reses. Oleh karena itulah Kejati Sumsel harus mengungkap …

Read More »

Bulan Puasa, Siap-Siap Saksi Fee 20 Persen Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel Diperiksa Kejati Terkait Dugaan Korupsi Proyek Dana Bersifat Khusus APBD Tahun 2023

Palembang, JN Pada bulan puasa Ramdahan saat ini, siap-siap para saksi fee 20 persen Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel diperiksa Kejati Sumsel terkait penyidikan dugaan korupsi gratifikasi/penyuapan dalam proyek pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan RT dan pembuatan saluran drainase di Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa pada Dinas PUPR …

Read More »

K-MAKI: Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel Tidak Ada Dapil, Pokir dan Reses, Fee 20 Persen Harus Diungkap Tuntas Oleh Kejati Sumsel

Palembang, JN Ir Feri Kurniawan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel mengatakan, menjadi pertanyaan mengapa tersangka Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel disebut menerima fee proyek 20 persen, padahal jabatan tersangka tersebut di DPRD Sumsel tidak ada kaitan dengan proyek dan tersangka tak memiliki Dapil, Pokir dan Reses. …

Read More »

Fee 20 Persen Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel, Kejati Sumsel Tegaskan Masih Terus Dalami Penyidikan Dugaan Korupsi Proyek Dana Bersifat Khusus APBD Sumsel Tahun 2023 di Banyuasin

Palembang, JN Perkara dugaan kasus korupsi gratifikasi/penyuapan dalam proyek pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan RT dan pembuatan saluran drainase di Kelurahan Keramat Raya Talang Kelapa pada Dinas PUPR Banyuasin yang dananya bersumber dari keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten Banyuasin pada APBD Sumsel tahun 2023, yang salah satu tersangka yakni Kabag …

Read More »

Usai Tahan Mantan Kades Mulyoharjo Musi Rawas Terkait Dugaan Korupsi Ridwan Mukti, Kejati Sumsel Tegaskan Penyidikan Terus Berlanjut

Palembang, JN Usai menahan Bahtiyar mantan Kepala Desa (Kades) Mulyoharjo tahun 2010-2016, Kejati Sumsel melalui Aspidsus Umaryadi SH MH menegaskan, penyidikan dugaan kasus korupsi sektor sumber daya alam khususnya perkebunan sawit periode tahun 2010-2023 di Kabupaten Musi Rawas yang salah satu tersangkanya Ridwan Mukti mantan Bupati Musi Rawas tahun 2005-2015 …

Read More »

Presiden Prabowo Kritik Hakim yang Jatuhkan Vonis Ringan Koruptor

Jakarta, JN Presiden Prabowo Subianto dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Senin (30/12/2024) mengkritik hakim-hakim yang menjatuhkan vonis ringan kepada koruptor, terlebih jika potensi nilai kerugian negara akibat aksi rasuah itu mencapai ratusan triliun. Prabowo menilai vonis ringan untuk koruptor melukai hati rakyat. Oleh karena itu, dia …

Read More »

Prabowo Bantah Mau Maafkan Koruptor

Jakarta, JN Presiden RI Prabowo Subianto membantah akan memaafkan koruptor yang sudah merugikan negara, tetapi justru meminta mereka untuk bertobat sesuai dengan ajaran agama. Pernyataan Presiden tersebut berkaitan dengan pidato sebelumnya yang disampaikan di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, pekan lalu, yakni soal memberi kesempatan koruptor bertobat selama mereka …

Read More »
error: Content is protected !!