Palembang, JN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan (Sumsel), Dr Ketut Sumedana SH MH, Kamis (7/5/2026) mengatakan, Perbup Muba No.28 Tahun 2017 menjadi potensi berakibat terjadinya kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan kasus korupsi lalu lintas pelayaran wilayah perairan Sungai Lalan Musi Banyuasin (Muba) tahun 2019-2025. Menurut Kajati, dari itulah …
Read More »KPK Optimis Hakim Akan Vonis Dua Terdakwa Jilid 3 Fee Proyek OKU 5,5 Tahun Penjara
Palembang, JN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ikhsan Fernandi Z menegaskan, pihaknya optimis dan yakin Hakim akan memvonis dua terdakwa Jilid 3 perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan korupsi fee proyek Pokir DPRD OKU terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR tahun 2024-2025 untuk ketok palu …
Read More »Presiden Prabowo Ajak ASEAN Percepat Jaringan Energi di Kawasan
Jakarta, JN Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara ASEAN untuk mempercepat jaringan energi mengingat ketahanan energi menjadi tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama sebagai dampak tekanan global serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah. Keterangan resmi Sekretariat Presiden, di Jakarta, Kamis (7/5/2026) menyebutkan Kepala Negara mengatakan bahwa kondisi tersebut membuat isu …
Read More »Tiga Desa di Buleleng Jadi Desa Transparan 2026
Buleleng, KoranSN Tiga desa di Kabupaten Buleleng, Bali yakni Pemaron, Baktiseraga, dan Tajun terpilih menjadi Desa Transparan 2026 karena telah berstatus desa informatif dan memiliki tata kelola yang terbuka dan akuntabel. Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali Dewa Nyoman Suardana di Buleleng, Kamis (7/5/2026) menegaskan, program apresiasi desa transparan …
Read More »Gubernur Sumsel Terima Kunjungan Kerja Komisi B DPRD Provinsi DKI
Palembang, JN Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) menerima Kunjungan Kerja Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta di Ruang Rapat Bina Praja, Kamis (7/5/2026). Dalam sambutannya, Gubernur HD menyampaikan rasa senang dan apresiasinya atas kunjungan rombongan DPRD DKI Jakarta ke Sumatera Selatan. Menurutnya, DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional …
Read More »Herman Deru Bantu Keluarga Korban Kecelakaan Bus ALS di Muratara
Palembang, JN Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr H Herman Deru memastikan Pemerintah Provinsi Sumsel membantu dan memfasilitasi kebutuhan keluarga korban kecelakaan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki selama proses identifikasi berlangsung di RS Bhayangkara Palembang. Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat menjenguk keluarga korban kecelakaan maut di Kabupaten …
Read More »BPTD Sumsel Turunkan Tim Periksa Bus ALS yang Kecelakaan
Palembang, JN Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Selatan menurunkan tim untuk memeriksa bus Antar Lintas Sumatera (ALS) yang mengalami kecelakaan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Kepala BPTD Kelas II Sumsel Nurhadi Unggul Wibowo di Palembang, Kamis (7/5/2026) mengatakan, tim yang diterjunkan memiliki kompetensi sebagai …
Read More »Ratu Dewa Jajaki Kerja Sama dengan Kedutaan Belanda
Palembang, JN Pemerintah Kota Palembang menjajaki peluang kerja sama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia dalam upaya pengendalian banjir dan penanganan genangan air di Kota Palembang. Pembahasan tersebut dilakukan langsung oleh Walikota Palembang, Ratu Dewa, melalui zoom meeting bersama Senior Climate Affairs and Water Management Officer Kedutaan Besar Kerajaan …
Read More »Kajati Sebut Media Pasti Tahu Siapa Pihak yang Akan Dimintai Pertanggung Jawaban!
Palembang, JN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan (Sumsel), Dr Ketut Sumedana SH MH menyebut kawan-kawan media pasti sudah tahu siapa pihak yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban terkait terjadinya perkara dugaan kasus korupsi lalu lintas pelayaran wilayah perairan Sungai Lalan Musi Banyuasin (Muba) tahun 2019-2025. Hal itu dikatakan Kajati …
Read More »Dua Terdakwa Jilid 3 Fee Proyek OKU Minta Bebas
Palembang, JN Dua terdakwa Jilid 3 perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan korupsi fee proyek Pokir DPRD OKU terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR tahun 2024-2025 untuk ketok palu APBD OKU Tahun Anggaran 2025, Kamis (7/5/2026) melalui kuasa hukum meminta kepada Majelis Hakim agar dibebaskan. Hal itu terungkap …
Read More »
Jejak Negeriku BERANDA