




Dalam forum tersebut, Gubernur juga menyoroti tujuh tantangan utama pembangunan yang harus segera ditangani. Mulai dari persoalan kemiskinan, ketimpangan akses infrastruktur, hingga tuntutan reformasi birokrasi yang lebih efisien dan responsif.
Herman Deru secara khusus menyoroti perlunya sinergi lintas sektor dalam penyusunan RPJMD. Ia menekankan bahwa semua program yang disusun harus berbasis data, berorientasi pada hasil, dan dilengkapi evaluasi berkala.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. A. Fatoni, yang turut hadir dalam forum, menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran. Menurutnya, setiap program harus memiliki dukungan anggaran yang memadai dan perencanaan yang realistis.
“Perencanaan tanpa anggaran akan sia-sia. Begitu pula anggaran tanpa perencanaan akan tidak efektif,” katanya.
Fatoni juga mengingatkan agar dokumen perencanaan daerah harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta memperhatikan potensi dan tantangan daerah masing-masing.
Musrenbang tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan, mulai dari anggota DPR RI dan DPD RI, pejabat Forkopimda, bupati dan wali kota se-Sumsel, hingga kepala perangkat daerah. Forum ini diharapkan menjadi landasan strategis dalam mewujudkan pembangunan Sumsel yang terintegrasi dan berdampak langsung bagi masyarakat. (rob)








