Jejak Negeriku BERANDA
Sementara itu, periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2026 luas karhutla di Sumsel tercatat sekitar 79 hektare.
“Ada tendensi yang menurun, penurunan ini patut kita syukuri tetapi tidak boleh membuat kita lengah justru capaian ini harus dipertahankan melalui kerja yang disiplin dan lebih terpadu,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia minta kepada Gubernur Sumsel dan pihak terkait lainnya agar menjadikan pengendalian karhutla sebagai prioritas daerah menjelang musim kemarau 2026.
“Pastikan seluruh perangkat daerah memahami tugas masing-masing, pastikan posko siaga berjalan serta personel peralatan tersedia, juga sumber air yang terpetakan, dan sistem komando lapangan berpungsi secara baik,” ungkapnya.
Kepada 19 gubernur yang hadir secara virtual pada apel ini, lanjut Djamari, ia menyampaikan apresiasi yang sangat tulus.
“Kehadiran saudara menunjukkan komitmen bersama bahwa pengendalian Karhutla merupakan agenda nasional. Saya menekankan kepada saudara gubernur sekalian agar segera meningkatkan kesiapan menghadapi musim kemarau tahun 2026,” tandasnya.
Sementara itu, Kalaksa (Kepala Pelaksana) BPBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. M. Iqbal Alisyahbana, S.STP., M.M mengatakan, bahwa Alhamdulillah hari ini diadakannya kegiatan apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran hutan lahan di Sumsel tahun 2026.
“Diadakannya apel ini, menandakan kita siap, baik itu personel maupun peralatan menghadapi Karhutla 2026 ini,” katanya.
Ditanya apakah ada kendala kedepan dalam penanganan Karhutla di Sumsel, ia menjelaskan tentu ada.
“Kendala yang pertama, yakni hasil dari kawan-kawan BMKG mengatakan untuk tahun ini 2026 kemarau di Sumsel akan lebih lama dan lebih panas. Ada potensi elnino yang terjadi di wilayah Sumsel dan beberapa wilayah di Indonesia,” paparnya.
Kemudian kesulitan yang kedua lanjut Iqbal, tentunya dalam hal penanggulangan bencana Karhutla yakni diketahui akses yang sulit seperti di hutan.
“Terkadang akses untuk pemadaman patroli itu tidak bisa ditempuh dengan kawan kawan satgas darat, kita dari Provinsi sudah mengajukan permintaan dukungan pemerintah pusat melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk dukungan helikopter patroli, helikopter water bombing dan juga operasi modifikasi cuaca, hal tersebut jadi bentuk salah satu mengatasi kendala kita di lapangan,” jelasnya.
Gunanya peralatan tersebut, kata Iqbal, ketika ada kebakaran di titik hotspot yang terjadi di wilayah yang sulit dijangkau, maka bisa digunakan satgas udara baik itu patroli maupun water bombing.
“Walaupun BMKG menyatakan tahun ini kemarau akan lebih panas lebih lama dan ada potensi elnino. Tentu keberhasilan kita dari setiap tahun mengalami penurunan baik itu dari jumlah kejadian kebakaran maupun jumlah luas lahan terbakar, apalagi pak Gubernur meminta untuk bekerja maksimal. Harapan kita, semoga kebakaran bisa ditekan bersama-sama,” pungkasnya. (pah)
