Palembang,JN WS selaku Direktur PT Buana Sriwijaya Sejahtera (PT BSS) yang juga menjabat Direktur PT SAL, Kamis (31/7/2025) diperiksa Kejati Sumsel sebagai saksi terkait dugaan korupsi fasilitas pinjaman/kredit dari salah satu bank plat merah kepada PT BSS dan PT SAL dengan estimasi kerugian keuangan negara sekitar Rp 1,3 triliun. Demikian …
Read More »Komisaris PT BSS Turut Diperiksa Kejati Soal Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit Rugikan Negara Rp 1,3 Triliun
Palembang, JN MS selaku Komisaris PT Buana Sriwijaya Sejahtera (PT BSS), Kamis (31/7/2025) turut diperiksa Kejati Sumsel sebagai saksi terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas pinjaman/kredit dari salah satu bank plat merah kepada PT BSS dan PT SAL dengan estimasi kerugian keuangan negara sekitar Rp 1,3 triliun. Hal tersebut diungkapkan Kasi …
Read More »Penyidikan Dugaan Korupsi Pasar Cinde Masuk Tahap Pemberkasan Perkara
Palembang, JN Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH, Kamis (31/7/2025) menegaskan, penyidikan dugaan kasus korupsi kegiatan/pekerjaan kerjasama mitra bangun guna serah pemanfaatan barang daerah berupa tanah di Jalan Sudirman kawasan Pasar Cinde Palembang tahun 2016-2018 kini sudah masuk dalam tahappemberkasan perkara. Diketahui di perkara …
Read More »Terdakwa Apriansyah Sebut Arie Martharedo Adalah Ajudan Anita Mantan Ketua DPRD Sumsel, Sidang Dugaan Korupsi Proyek Pokir di Banyuasin
Palembang, JN Terdakwa Apriansyah Kepala Dinas (Kadis) PUPR Banyuasin, Rabu (30/7/2025) menyebut, terdakwa Arie Martharedo Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel adalah ajudan Anita Noeringhati (mantan Ketua DPRD Sumsel). Hal tersebut dikatakan Apriansyah terdakwa dugaan korupsi gratifikasi/penyuapan empat proyek Pokir pada Dinas PUPR Banyuasin yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan …
Read More »Wisnu Terdakwa Kontraktor Ngaku Fee Proyek Pokir Anita di Banyuasin Diberikan ke Arie Martharedo Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel dan ULP Lelang
Palembang, JN Terdakwa Wisnu Andrio Fatra alias Rio kontraktor selaku Wakil Direktur CV HK, Rabu (30/7/2025) mengatakan, dirinya memberikan uang fee kepada terdakwa Arie Martharedo Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel dan pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lelang Kabupaten Banyuasin. Hal tersebut dikatakan Wisnu Andrio Fatra alias Rio terdakwa dugaan …
Read More »Terdakwa Arie Martharedo Ngaku Hanya Terima Transferan Fee Rp 398 Juta Lebih dari Kontraktor, Sidang Dugaan Korupsi Proyek Pokir Anita di Banyuasin
Palembang, JN Terdakwa Arie Martharedo Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel, Rabu (30/7/2025) mengaku hanya menerima transferan uang fee Rp 398 juta lebih atau Rp 398.800.000 yang dikirimkan ke rekeningnya dari pihak kontraktor, yakni terdakwa Andrio Fatra alias Rio Wakil Direktur CV HK. Hal itu dikatakan Arie Martharedo terdakwa dugaan …
Read More »Kejati Sumsel Segera Rampungkan Penyidikan Dugaan Korupsi Pasar Cinde
Palembang, JN Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel segera merampungkan berkas perkara penyidikan dugaan kasus korupsi kegiatan/pekerjaan kerjasama mitra bangun guna serah pemanfaatan barang daerah berupa tanah di Jalan Sudirman kawasan Pasar Cinde Palembang tahun 2016-2018. Hal tersebut ditegaskan Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia …
Read More »Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit Rugikan Negara Rp 1,3 Triliun Terus Diusut, Kejati Tegaskan Para Saksi Tetap Dipanggil
Palembang, JN Dugaan kasus korupsi pemberian fasilitas pinjaman/kredit dari salah satu bank plat merah kepada PT BSS (PT Buana Sriwijaya Sejahtera) dan PT SAL dengan estimasi kerugian keuangan negara sekitar Rp 1,3 triliun terus diusut Kejati Sumsel dengan melakukan proses penyidikan. Hal tersebut ditegaskan Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumsel, …
Read More »JPU KPK Ungkap Mantan Pj Bupati OKU Perintahkan Kadis PUPR Setujui Permintaan DPRD Termasuk Fee, Sidang Tuntutan Dua Terdakwa Pemberi Fee Proyek Pokir
Palembang, JN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rakhmad Irwan didampingi Hari Susanto dan Siska Karolina, Selasa (29/7/2025) mengungkapkan, mantan Pj Bupati OKU memerintahkan Kepala Dinas (Kadis) PUPR OKU Nopriansyah (tersangka berkas terpisah) untuk menyetujui permintaan anggota DPRD OKU termasuk fee agar rapat paripurna bisa kuorum dan APBD …
Read More »KPK Tegaskan Kadis PUPR OKU Tampung Fee Proyek Pokir untuk DPRD Terkait Ketuk Palu APBD 2025
Palembang, JN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rakhmad Irwan didampingi Hari Susanto dan Siska Karolina, Selasa (29/7/2025) menegaskan, Kepala Dinas (Kadis) PUPR OKU Nopriansyah (tersangka berkas terpisah) menampung fee proyek Pokir yang diperuntukan buat DPRD OKU terkait persetujuan APBD OKU tahun 2025 atau ketuk palu. Hal tersebut …
Read More »