Hakim Kejar Aliran Uang dalam Sidang Yudi Kurniawan Terdakwa Gratifikasi Rp2,3 Miliar Sungai Lalan











Saksi saat dihadirkan dalam sidang terdakwa Yudi Kurniawan di Pengadilan Tipikor Palembang. (Foto-Dedy/JN)

Palembang, JN

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (19/11/2026) mengejar aliran uang tidak sah saat mencecar saksi Gleen Rizdki pihak dari perusahaan penyewa kapal yang dihadirkan disidang Yudi Kurniawan Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Karang Agung KSOP Kelas I Palembang, terdakwa gratifikasi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal di Sungai Lalan Muba yang rugikan negara Rp2,3 miliar.

Dalam persidangan, awalnya saksi Gleen Rizdki yang dihadirkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel dan Kejari Muba menjelaskan, perusahaannya adalah pihak yang menyewa kapal untuk mengangkut barang.

“Sedangkan terkait SPB dan SPOG Kapal diurus oleh pihak agen kapal yang ada di Kota Palembang,” ujar saksi Gleen Rizdki dalam sidang di Pengadilan Tipikor Palembang.

Terkait keterangan saksi membuat Ketua Majelis Hakim Ade Sumitra Hadisurya SH MHum mencecar saksi soal aliran uang tidak sah pada pengurusan penerbitan SPB dan SPOG Kapal.

“Saksi menyebut yang mengurus SPB dan SPOG Kapal adalah pihak agen kapal, pernah tidak agen kapal menyampaikan ada uang tidak sah yang harus disetor? Misalnya minta biaya operasional untuk KSOP? Ada tidak agen kapal minta dan bilang seperti itu,” tegas Hakim saat mengajukan pertanyaan.

Dijawab saksi Gleen Rizdki jika tidak pernah agen kapal meminta uang tidak sah buat KSOP.

“Tidak pernah Yang Mulia Majelis Hakim.
Kami ini kan hanya pihak yang menyewa kapal dari owner kapal, kami tidak ada kantor cabang di Palembang. Oleh karena itu untuk menggusur surat-surat izin seperti SPB dan SPOG Kapal kami butuh agen kapal,” jelasnya.

Masih dikatakannya bahwa kerja sama perusahaannya dengan pihak agen kapal diikat dengan kontrak resmi.

“Jadi kami ada ada kontrak kerja samanya, kerja sama ini juga diawali dengan surat penawaran. Selain dengan pihak agen, kami juga melakukan kontrak kerja sama dengan owner atau pemilik kapal yang kapalnya kami sewa,” terangnya.

Kemudian Ketua Majelis Hakim Ade Sumitra Hadisurya SH MHum kembali mengajukan pertanyaan kepada saksi
Gleen Rizdki soal pengurusan SPB dan SPOG Kapal yang dilakukan secara online.

“Pengurusan SPB dan SPOG Kapal ini kan online, pakai internet. Jadi tidak perlu ke Palembang, tinggal masukan saja data-datanya di online kan?,” ungkap Hakim.

Dikatakan saksi Gleen Rizdki bahwa perusahaannya hanyalah pihak yang menyewa kapal sehingga tidak ada wewenang mengurus SPB dan SPOG Kapal.

“Kami menyewa kapal dengan owner kapal, jadi kami hanya berkomunikasi sama owner pemilik kapal saja, kalau
SPB dan SPOG Kapal itu yang mengurusnya adalah agen kapal,” kata saksi di persidangan.

Giliran Hakim Anggota H Khoiri Akhmadi SH MH mencecar saksi Gleen Rizdki.
Dikatakan Hakim Khoiri Akhmadi, di perkara ini terdakwa Yudi Kurniawan didakwa Jaksa Penuntut Umum menerima uang tidak resmi dari penerbitan SPB dan SPOG Kapal.

“Apakah saksi tahu soal itu?,” tanya Hakim Khoiri Akhmadi

Dijawab saksi Gleen Rizdki, dirinya tidak mengetahuinya sebab yang mengurus SPB dan SPOG Kapal adalah pihak agen.

Hakim Khoiri Akhmadi kemudian meragukan keterangan dari saksi.

“Saudara saksi ini purak-purak tidak tahu atau memang tidak tahu,” tegas Hakim.

“Saya tidak tahu Yang Mulia Majelis Hakim,” jawab saksi.

Selanjut Hakim Khoiri Akhmadi mengajukan pertanyaan apakah dalam kerja sama dengan pihak agen kapal ada surat penawaran yang diterima oleh perusahaan saksi.

“Ini kan ada surat penawaran, apakah dalam surat itu disamarkan tagihannya, misalnya biaya tidak resmi ini dimasukan agen kapal ke biaya untuk cek list kapal atau cek list barang. Ada seperti itu?,” ujar Hakim kembali bertanya kepada saksi.

Dikatakan saksi Gleen Rizdki bahwa dalam surat penawaran pihak agen kapal memang ada biaya untuk cek fisik yang mesti dibayar oleh pihak perusahaannya.

“Kalau biaya cek fisik ada di surat penawarannya, tapi saya tidak tahu apakah itu yang digunakan buat uang yang tidak resmi di perkara ini,” pungkas saksi.

Sementara Jaksa Penuntut Umum menyampaikan, dalam sidang tersebut pihaknya memanggil 10 orang saksi, namun yang hadir hanya satu saksi.

“Hanya satu saksi yang hadir, untuk saksi yang tidak hadir akan kami panggil lagi untuk dihadirkan dalam sidang pekan depan,” tandas JPU Kejati Sumsel. (ded)



















About Admin JejakNegeriku.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!