



Budi Gunawan mengungkapkan, keseriusan pemerintah dalam memaksimalkan penanggulangan Karhutla, diantaranya dengan mengumpulkan berbagai instansi terkait mulai dari level pusat maupun daerah yang rawan terjadi karhutla masing-masing Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
“Mereka kita undang secara langsung pada Rapat Koordinasi untuk memastikan langkah-langkah penanggulangan karhutla berjalan dengan baik,” tegasnya.
Masih dikatakannya, khusus untuk Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla bakal dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI.
”Untuk Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla leading sectornya adalah kepala BNPB, menteri kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan menteri lingkungan hidup,” kata dia.
Dijelaskannya, untuk potensi terjadinya Karhutla berdasarkan prediksi dari BMKG terdeteksi di sejumlah wilayah, meskipun saat ini beberapa wilayah tersebut masih dalam cuaca mengalami musim penghujan.
“Di beberapa wilayah sudah mulai beberapa titik hotspot api, dan diprediksi puncaknya terjadi Juni-September 2025 dengan daerah rawan hotspot api yaitu di Gorontalo, kemudian Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan,” katanya.
Menurut Budi, saat ini pemerintah juga sudah menyiapkan langkah mitigasi untuk antisipasi bencana karhutla di musim kemarau. Dia berharap dengan adanya antisipasi ini, Indonesia bisa mencapai zero karhutla sebagaimana keinginan Presiden Prabowo Subianto.
“Hal ini butuh kolaborasi, sinergitas tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tapi juga swasta dan masyarakat bersama-sama menjaga lahan mereka jangan sampai ada yang terbakar,” tegasnya. HALAMAN SELANJUTNYA>>

