Wagub Cik Ujang Desak Perusahaan Tambang Bertanggung Jawab Atas Ambruknya Jembatan Muara Lawai

“Jangan karena kelalaian satu pihak, masyarakat luas yang harus menanggung akibatnya,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Cik Ujang juga menerima banyak keluhan dari warga sekitar. Selain terganggu aktivitasnya, masyarakat Merapi dan sekitarnya resah dengan polusi debu akibat aktivitas truk batu bara.

“Masyarakat kita jadi korban. Debu membuat mereka sesak, jalan rusak, sekarang malah jembatan ambruk. Harus ada jalan khusus,” katanya dengan nada tegas.

Ia menyatakan akan segera memanggil seluruh perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Lahat dan Muara Enim untuk membahas pembuatan jalan khusus. Pemerintah memberi waktu satu tahun untuk realisasi proyek tersebut.

“Kalau tidak juga dibuat, maka Pemprov akan ambil langkah sendiri. Ini demi kepentingan masyarakat. Kita tidak anti investasi, tapi semua harus taat aturan,” tegasnya.

Cik Ujang juga berkomitmen untuk menyampaikan laporan resmi ke Kementerian PUPR agar proses perbaikan jembatan bisa segera dimulai. “Jembatan ini bagian dari jalan nasional, jadi harus segera ditangani pemerintah pusat,” tutupnya.

Sementara Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel, Hardy Siahaan, turut mendampingi kunjungan Wagub. Ia mengakui bahwa umur jembatan sudah mencapai 48 tahun dan secara teknis memang membutuhkan perbaikan menyeluruh. (rob)