Jejak Negeriku BERANDA
Masih dikatakannya, terjadinya dugaan kasus korupsi tersebut tentunya tidak terlepas dari peran pejabat pembuat kebijakan yang menjabat kala itu.
“Oleh karena itulah K-MAKI meminta agar peran pejabat pembuat kebijakan diungkap oleh kejaksaan. Sebab pejabat tersebut mesti tanggung jawab terkait terjadinya dugaan kasus korupsi ini,” kata Feri.
Lebih jauh Feri juga berharap agar penyidikan perkara dugaan kasus korupsi belanja bahan bangunan dan konstruksi rutin 131 titik proyek pembangunan jalan Waskim (Kawasan Permukiman) pada Dinas Perkimtan Palembang ini jangan terlalu lama.
“Jika alat buktinya sudah cukup maka segera tetapkan tersangkanya,” tandas Feri.
Sementara Kajari Palembang, Hutamrin SH MH sebelumnya menegaskan bahwa pada perkara ini dari 131 titik proyek jalan permukiman di Kota Palembang diantaranya ada yang fiktif dan tidak sesuai pertanggung jawaban.
“Total proyek jalan di permukiman warga yang kita lakukan penyidikan ini ada 131 titik tersebar di Kota Palembang. Hasil dari proses penyidikan, dari jumlah tersebut ada yang fiktif dan ada yang tidak sesuai pertanggungjawaban. Sedangkan untuk anggaran nilai kontrak pada pengadaan bahan-bahan bangunan dan konstruksi rutin Waskim di Dinas Perkimtan Kota Palembang Tahun Anggaran 2024 ini sebesar Rp 2,5 miliar lebih atau Rp 2.556.322.000, dan kini kami sedang melakukan pendalaman untuk mengetahui dan mengungkap pihak yang bertanggung jawab terkait terjadinya dugaan kasus korupsi ini,” ujar Kajari.
Lanjut Kajari, di perkara tersebut juga terdapat adanya beberapa kegiatan yang kurang volume sehingga mengindikasikan perbuatan melawan hukum.
“Jadi telah ditemukan adanya bukti awal bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara ini,” pungkasnya. (ded)
