Jejak Negeriku BERANDA
Apalagi, sambung Feri, fee dalam perkara tersebut dipergunakan untuk pengesahan APBD OKU pada rapat paripurna di DPRD OKU.
“Dimana dalam pengesahan APBD OKU tahun 2025 ini dihadiri Pj Bupati saat itu dan Pimpinan DPRD. Dari itulah KPK mesti melakukan penyidikan secara khusus terkait pengesahan APBD tersebut, jangan sampai terkesan ada yang kebal hukum,” jelasnya.
Lebih jauh Feri juga mengatakan, KPK juga mesti mendalami peran Bupati OKU terpilih yang juga telah disebut-sebut dalam persidangan dan terungkap di fakta sidang.
“Bupati terpilih ini menjabat setelah Pj Bupati. Dari itulah KPK juga harus mendalami dan melakukan penyidikan secara khusus. Apalagi fakta sidang juga telah menyebut bahwa bupati terpilih ini juga menghadiri pertemuan,” terang Feri.
Diketahui di persidangan sebelumnya JPU KPK telah mengungkapkan sejumlah fakta sidang, diantaranya; ada pertemuan antara mantan Pj Bupati OKU dengan perwakilan anggota DPRD OKU di Rumah Dinas Bupati atau Pendopo OKU, adanya komitmen fee untuk pengesahan APBD OKU, adanya pertemuan di salah satu hotel di Baturaja antara terdakwa Kadis PUPR OKU dan Kepala BPKAD OKU dengan perwakilan anggota DPRD OKU, hingga ada juga pertemuan dengan Bupati OKU terpilih sehingga bupati terpilih memerintahkan Kepala BPKAD OKU agar membayar uang muka pekerjaan proyek Pokir kepada kontraktor, yang uangnya untuk fee pengesahan APBD OKU tahun anggaran 2025.
“Terkait fakta-fakta sidang tersebut haruslah ditindaklanjuti oleh KPK, dan semua pihak yang hadir dalam pertemuan-pertemuan itu harus tanggung jawab,” tandas Feri.
Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Hamisena dan tim sebelumnya di persidangan telah mengatakan, bahwa perkara ini bermula pada 13 Januari 2025 terdakwa Kadis PUPR OKU berkomunikasi dengan Kepala BPKAD OKU agar menghubungi pihak DPRD OKU dalam rangka meminta dukungan untuk pengesahan APBD OKU 2025. HALAMAN SELANJUTNYA>>
