Jejak Negeriku BERANDA
Menurutnya, dalam pertemuan di Hotel Zuri tersebut dirinya sempat menyampaikan kepada rekannya sesama anggota DPRD bahwa akan ada fee dari Pokir, dengan rincian; Rp 1,5 miliar untuk Pimpinan DPRD dan untuk para anggota DPRD OKU masing-masing Rp 750 juta.
“Tapi saya lupa yang pertama kali menyampaikan itu kepada saya apakah Setiawan atau Nopriansyah. Namun usai saya disampaikan hal tersebut barulah saya sampaikan kepada rekan-rekan anggota DPRD yang hadir di pertemuan di hotel itu,” ungkapnya.
Sedangkan saksi Sahril Elmi Anggota DPRD OKU mengatakan, dalam pertemuan di Hotel Zuri di Baturaja yang dihadiri oleh terdakwa Nopriansyah Kepala Dinas PUPR OKU dan Setiawan Kepala BPKAD OKU disampaikan bahwa akan ada jatah Rp 1,5 miliar untuk Pimpinan DPRD OKU dan Rp 700 juta untuk setiap anggota DPRD OKU jika rapat paripurna kuorum dan APBD disahkan.
“Dari DPRD OKU yang hadir saat itu yakni saya, Rudi Hartono dan Purwanto. Di pertemuan itu kami disampaikan oleh Rudi Hartono bahwa untuk pimpinan DPRD Rp 1,5 miliar, dan Rp 700 juta buat setiap anggota DPRD OKU. Sebelumnya Rudi Hartono telah lebih dulu bertemu dengan Nopriansyah dan Setiawan,” ujarnya.
Kamaludin Anggota DPRD OKU yang juga saksi mengatakan hal yang sama. Jika dalam pertemuan di Hotel Zuri tersebut ada penyampaian uang untuk Pimpinan DPRD OKU Rp 1,5 miliar dan para anggota DPRD masing-masing
Rp 750 juta.
“Setiawan Kepala BPKAD OKU bilang seperti itu. Kalau Nopriansyah (terdakwa Kadis PUPR OKU) tidak berbicara banyak, cuman ketawa-ketawa saja. Dalam pertemuan itu kami diminta untuk hadir dalam rapat paripurna agar APBD dapat disahkan. Usai pertemuan di hotel, saya tidak cerita ke teman-teman lainnya di DPRD,” tandasnya. (ded)
