





Palembang, JN
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus menjadi tanggung jawab bersama. Demikian ditegaskan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Cik Ujang saat membuka entry meeting bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Ruang Bina Praja Pemprov Sumsel.
Wagub Cik Ujang mengatakan, entry meeting merupakan wujud awal dari kolaborasi antara pemerintah daerah dan tim pengawasan dari pusat. Ia menekankan pentingnya sinergi dan keterbukaan demi tercapainya pengawasan yang berkualitas dan berdampak.
“Semua pihak harus terlibat. Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menyempurnakan sistem yang sudah berjalan,” tegas Cik Ujang.
Ia berharap agar pengawasan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat reformasi birokrasi di Sumatera Selatan. Dalam jangka panjang, hal ini akan membawa perubahan positif terhadap tata kelola pemerintahan.
Tim pengawasan yang dipimpin Brigjen Pol Rustam Mansyur akan meninjau tujuh indikator utama. Tiga di antaranya yang menjadi sorotan utama adalah pelayanan publik, pengelolaan BUMD, serta kebijakan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). HALAMAN SELANJUTNYA>>







