Jejak Negeriku BERANDA
Lebih lanjut, Gubernur Deru menekankan pentingnya literasi keuangan bagi para kepala desa. Ia menyayangkan banyaknya kasus hukum yang menjerat kades akibat kesalahan administratif.
“Kami berharap BPKP ikut memberikan asistensi terhadap keuangan desa. Tidak cukup hanya pengawasan, tetapi juga edukasi dan pendampingan,” ujarnya.
Ia pun tengah menyiapkan program peningkatan kapasitas kades melalui ‘upgrading’ dan peluncuran Kopdes (Koperasi Desa).
Deputi BPKP RI Dr. Setya Nugraha menegaskan bahwa pengukuhan ini menandai komitmen memperkuat tata kelola daerah yang baik. Menurutnya, tiga fokus pengawasan saat ini adalah pengawasan pada area berisiko tinggi, peningkatan efektivitas pembangunan, dan dukungan terhadap program prioritas nasional.
“BPKP harus jadi mitra strategis dalam memastikan anggaran digunakan tepat sasaran dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat,” paparnya.
Ia menambahkan bahwa BPKP juga mendorong belanja strategis pada sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Termasuk mendukung PAD daerah agar semakin optimal dan akuntabel.
Momentum pengukuhan ini juga memperkuat kolaborasi antara BPKP dengan seluruh unsur pemerintahan di Sumatera Selatan, dari legislatif, yudikatif, hingga eksekutif.
Untuk diketahui Supriyadi sebelumnya menjabat Kepala BPKP Aceh dipercaya menggantikan Sofyan Antonius. Pengukuhan ini didasarkan pada SK Kepala BPKP No. KP.01.03/KEP-232/K/SU/2025, tanggal 5 Juni 2025.
Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur H. Cik Ujang, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, Forkopimda, para kepala OPD, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumsel. (rob)
