Pastikan Data Akurat untuk Kebijakan Tepat Sasaran, Pemkot Palembang Siap Dampingi BPS

Sementara itu Kepala BPS Kota Palembang, Edi Subeno, menekankan pentingnya kerja sama masyarakat dalam memberikan data yang benar kepada petugas.

“Tidak semua rumah tangga mau menerima petugas BPS. Padahal, data yang kami kumpulkan, seperti Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), sangat penting untuk mengukur tingkat pengangguran. Satu rumah tangga yang menolak bisa mewakili hilangnya informasi untuk sekitar 60.000 orang. Kalau datanya bagus, kebijakan pemerintah akan lebih tepat,” jelasnya.

Edi mengungkapkan, angka kemiskinan di Palembang pada 2024 berhasil turun menjadi 9,77 persen dari sebelumnya 10 persen. Penurunan ini didukung berbagai program Pemkot seperti bedah rumah, seragam sekolah gratis, pasar murah, hingga bantuan modal usaha.

Sementara angka pengangguran tercatat sekitar 56.000 orang. BPS juga mendorong peningkatan indeks pembangunan statistik melalui pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pentingnya data.

“Tahun lalu, Palembang meraih peringkat 4 tertinggi. Tahun ini kami berharap bisa lebih baik dengan dukungan dari Pemkot,” tutup Edi. (ari)