Jejak Negeriku BERANDA
Ia juga menyoroti kondisi pelabuhan saat ini yang tidak lagi memadai, memaksa Sumsel mengekspor beberapa komoditas melalui pelabuhan luar provinsi.
“Bayangkan, kopi Sumsel harus keluar lewat Lampung. Inilah pentingnya percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat,” katanya.
Gubernur juga meminta BPKP memberi perhatian khusus terhadap tata kelola keuangan desa. Ia menilai masih banyak kepala desa (kades) yang kesulitan mengelola dana desa karena kurangnya pemahaman administrasi dan akuntabilitas.
“Banyak kades tersandung hukum bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidaktahuan. Saya harap APIP bersama BPKP memberi literasi dan pembinaan. Kita juga sedang siapkan program upgrading untuk para kades,” ungkapnya.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, Dr. Setya Nugraha, turut menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Herman Deru atas komitmen terhadap pengawasan yang baik. Ia menyebut pengukuhan ini sebagai bentuk kolaborasi strategis antara pusat dan daerah.
“Ini mencerminkan semangat kolaborasi dan kepercayaan dalam memperkuat kualitas pengawasan serta akuntabilitas keuangan daerah,” kata Setya.
BPKP, kata Setya, saat ini mengusung tiga fokus utama pengawasan: memberikan nilai tambah strategis, meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, serta mendukung capaian hasil pembangunan yang berorientasi manfaat bagi masyarakat.
Secara khusus, ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan sebagai titik krusial yang harus diawasi. Ia juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan atas belanja strategis dan pendapatan asli daerah (PAD).
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur H. Cik Ujang, Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdie, Kajati Sumsel Dr. Yulianto, Forkopimda, kepala OPD, serta bupati dan walikota se-Sumatera Selatan. (rob)
