




Cik Ujang juga menyoroti aturan barcode BBM dan perubahan batas wilayah. Menurutnya, hal-hal semacam ini hanya bisa diselesaikan melalui koordinasi erat antara pusat dan daerah.
“Kita harap persoalan ini mendapat perhatian serius. Jangan sampai rakyat jadi korban regulasi yang tidak sesuai,” ujarnya.
Pertemuan ditutup dengan sesi tanya jawab yang melibatkan OPD dan anggota Komisi II DPR RI. Semua masukan didokumentasikan untuk dibawa ke rapat bersama kementerian terkait.
Gubernur Herman Deru menutup dengan optimisme bahwa sinergi pusat dan daerah akan memperkuat Sumsel dalam menghadirkan pelayanan publik terbaik.
“Kalau pusat dan daerah bersatu, pembangunan akan semakin cepat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (rob)







