KPK Temukan Catatan Khusus Haryadi Suyuti Terkait Penerbitan IMB

KPK menduga ada kesepakatan antara ON dan HS, antara lain HS berkomitmen akan selalu “mengawal” permohonan izin IMB tersebut dengan memerintahkan Kadis PUPR untuk segera menerbitkan IMB dan dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama proses pengurusan izin berlangsung.

Selama proses penerbitan IMB itu, diduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar Rp50 juta dari ON untuk HS melalui TBY dan juga untuk NWH.

Pada tahun 2022, kata Alex, IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit, kemudian pada Kamis (2/6), ON datang ke Yogyakarta untuk menemui HS di rumah dinas jabatan wali kota dan menyerahkan uang sekitar 27.258 dolar AS yang dikemas dalam tas bingkisan melalui TBY sebagai orang kepercayaan HS dan sebagian uang tersebut juga untuk NWH. (Antara/ded)