Jejak Negeriku My WordPress Blog
Sementara itu, Mardani mengaku proses peralihan tersebut sudah sesuai prosedur.
“Masalah IUP itu sudah berjalan dan ada paraf kadis sebagai penanggung jawab dan itu sudah disidangkan di Pengadilan Banjarmasin,” ucap Mardani di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Ia juga menyatakan bahwa kasus yang menjeratnya itu murni masalah urusan bisnis.
“Kedua yang dinyatakan gratifikasi itu murni masalah ‘business to business’. Tidak mungkin saya sebodoh itu melakukan gratifikasi melalui transfer, bayar pajak, dan sekarang itu dalam PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang), pengadilan utang piutang. Murni ‘business to business’, kata dia. (Antara/ded)
