Jejak Negeriku My WordPress Blog
Terkait konstruksi perkara, KPK menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur), di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.
Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasi Eddi Umari (EU), dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar pelaksanaan lelangnya dapat direkayasa sedemikian rupa.
Selain itu, Dodi juga telah menentukan persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk dirinya, 3-5 persen untuk Herman, dan 2-3 persen untuk Eddi beserta pihak terkait lainnya. HALAMAN SELANJUTNYA>>
