Jejak Negeriku BERANDA
“Pertemuan-pertemuan tersebut, terdiri dari; pertemuan di Rumah Dinas Bupati OKU yang dihadiri oleh pihak perwakilan dari anggota DPRD OKU dengan perwakilan Pemkab OKU yang diwakili oleh Pj Bupati saat itu dan Kepala BPKAD OKU. Kemudian ada pertemuan di lantai 15 salah satu hotel di Baturaja antara perwakilan anggota DPRD OKU dengan Kadis PUPR OKU dan Kepala BPKAD OKU,” tegas Hakim dalam persidangan.
Masih dikatakan Hakim, pada 11 Maret 2025 juga ada pertemuan di Ruang Asisten I Kantor Bupati OKU.
“Dimana pertemuan ini dihadiri dua anggota DPRD OKU, Kepala BPKAD OKU yang juga ada Bupati OKU terpilih. Ketika itu dua anggota DPRD menyampaikan permintaan bantuan pencairan uang muka pekerjaan Pokir DPRD yang dikerjakan oleh kontraktor. Terkait permintaan ini selanjutnya Bupati terpilih memerintahkan Kepala BPKAD OKU untuk segera memproses pembayaran hingga pembayaran pun dilakukan. Usai uang dibayarkan maka pada 12 Maret 2025 Kadis PUPR OKU meminta terdakwa kontaktor untuk menyerahkan uang fee yang kemudian terdakwa kontraktor menyerahkan fee Rp 2,2 miliar yang uang fee tersebut merupakan bagian dari uang yang dibayarkan Pemkab OKU kepada kontraktor sebesar Rp 10 miliar,” ungkap Hakim.
Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Hamisen sebelumnya menegaskan, di persidangan vonis dua terdakwa kontraktor pemberi fee, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mengambil alih semua fakta persidangan.
“Semua fakta sidang diambil alih dalam amar putusan Majelis Hakim. Dimana di persidangan Majelis Hakim mempertegas fakta sidang adanya pertemuan Bupati OKU, Kepala BPKAD OKU dan pihak DPRD di Ruang Asisten I, termasuk adanya pertemuan mantan Pj Bupati dengan perwakilan DPRD di Rumah Dinas Bupati OKU,” tandas JPU KPK Dian Hamisen. (ded)
