Jejak Negeriku BERANDA
“Penyidik KPK mesti segera menindaklanjuti fakta sidang tersebut dengan melakukan penyidikan baru untuk mengungkap para pihak yang terlibat di perkara tersebut selain enam tersangka yang sudah ditetapkan dan menjadi terdakwa di persidangan,” harap Feri.
Masih kata Feri, K-MAKI menilai adanya pertemuan-pertemuan di perkara tersebut terdapat konspirasi antara pihak Pemkab OKU dan DPRD OKU terkait komitmen fee dari proyek Pokir untuk pengesahan APBD OKU tahun anggaran 2025.
“Oleh karena itulah KPK harus melakukan penyidikan khusus terhadap pertemuan-pertemuan yang terjadi di rumah dinas bupati, di lantai 15 salah satu hotel di Baturaja hingga pertemuan di Ruangan Asisten I Kantor Bupati OKU,” katanya.
Dilanjutkannya, adanya komitmen fee dalam perkara dugaan kasus korupsi tersebut dipicu dari hasil pertemuan-pertemuan antara pihak Pemkab OKU dan DPRD OKU.
“Dari itulah semua pihak yang hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut harus tanggung jawab,” pungkas Feri.
Diketahui sebelumnya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang Idi Il Amin SH MH didampingi Hakim Anggota Waslam SH MH dan Ardian Angga SH MH mengungkapkan fakta sidang terkait adanya sejumlah pertemuan saat membacakan amar putusan atau vonis dua terdakwa kontraktor pemberi fee dalam perkara tersebut. Selain itu Hakim menegaskan barang bukti dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum KPK untuk perkara lainnya.
Dikatakan Hakim, berdasarkan keterangan 29 saksi yang telah dihadirkan di persidangan yang berkaitan dengan alat bukti, bukti elektronik dan bukti petunjuk maka terungkap fakta sidang adanya sejumlah pertemuan. HALAMAN SELANJUTNYA>>
