Jejak Negeriku BERANDA
Masih dikatakan Feri, dalam perkara tersebut masih ada pihak lainnya yang ikut menerima fee namun belum terungkap.
“Makanya K-MAKI minta KPK melakukan pengembangan penyidikan untuk mengungkap semua para penerima fee proyek Pokir untuk pengesahan APBD OKU tahun anggaran 2025 ini. Karena tidak mungkin tersangkanya hanya enam terdakwa yang kini sedang disidangkan,” ujarnya.
Dilanjutkan Feri, jika dalam perkara tersebut sudah terungkap sejumlah fakta. Bahkan terkait fakta sidang ini juga telah ditegaskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
“Dimana fakta sidang mengungkap adanya pertemuan di rumah dinas bupati serta pertemuan di hotel yang membahas komitmen fee. Untuk itulah semua pihak yang hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut harus dimintai pertanggung jawaban. Sebab dari pertemuan itulah menjadi pemicu adanya komitmen fee dari proyek Pokir yang uang fee-nya digunakan untuk pengesahan APBD di DPRD OKU,” tandas Feri. (ded)
