Jejak Negeriku BERANDA
Masih dikatakan Feri, penyidikan perkara tersebut belumlah tuntas. Sebab, masih ada keterlibatan pihak lainnya yang sampai saat ini belum terungkap.
“Selain itu yang menjadi pertanyaan mengapa di perkara tersebut yang diproses oleh KPK hanya terdakwa Kadis PUPR OKU saja. Padahal, dalam perkara ini Kadis PUPR OKU tidak memiliki kapasitas soal pengesahan APBD OKU,” ujarnya.
Dilanjutkan Feri, di perkara tersebut terdakwa Kadis PUPR OKU hanyalah pihak yang diperintah untuk mengambilkan fee dari terdakwa kontraktor yang uang feenya untuk ketok palu APBD.
“Siapa yang memerintahkan Kadis PUPR OKU inilah yang harus diungkap oleh Penyidik KPK,” tandas Feri. (ded)
Pages: 1 2
