K-MAKI: Segera Tindak Lanjuti Fakta Sidang Fee OKU, Minggu Ini Tetapkan Para Tersangka Barunya!

“Sebab dengan adanya pertemuan-pertemuan inilah menyebabkan adanya komitmen fee dari proyek Pokir yang dikerjakan oleh kontraktor dan uangnya buat fee DPRD OKU untuk pengesahan APBD OKU tahun anggaran 2025,” ujar Feri.

Masih kata Feri, dari enam terdakwa di perkara tersebut, terdiri dari; dua kontraktor yang telah divonis Hakim (Belum inkrah karena JPU KPK masih pikir-pikir atas vonis Hakim) dan empat terdakwa yang masih menjalani persidangan, yaitu Kadis PUPR OKU dan tiga anggota DPRD OKU bukanlah aktor utama di perkara tersebut.

“Mereka bukan aktor utama. Ini kan fee untuk pengesahan APBD OKU, pertanyaan siapa yang menandatangani persetujuan APBD OKU di rapat paripurna? Itulah aktor utama yang harus diungkap oleh KPK. Kalau enam terdakwa tersebut hanyalah pesuruh,” terang Feri.

Lebih jauh diungkapkannya, menjadi pertanyaan bagi K-MAKI mengapa pihak dari Pemkab OKU yang diproses oleh KPK di perkara tersebut hanyalah Kadis PUPR OKU.

“Padahal Kadis PUPR OKU ini melakukan pengumpulan fee atas perintah. Jadi ada pihak lainnya yang belum terungkap, dan itu harus diungkap oleh KPK,” paparnya.

Dari itulah, lanjut Feri, K-MAKI meminta agar KPK melakukan pengembangan penyidikan untuk menetapkan tersangka lainnya di perkara tersebut.

“Sebab fee untuk pengesahan APBD ini melibatkan banyak pihak,” tandas Feri. (ded)