K-MAKI: Ada Pengurangan Setoran BPHTB dalam Dugaan Korupsi Pasar Cinde yang Rugikan Negara

Palembang, JN

Ir Feri Kurniawan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Selasa (22/4/2024) mengatakan, dalam perkara dugaan kasus korupsi Pasar Cinde terdapat pengurangan setoran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang diduga ditandatangani oleh walikota saat itu sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Diketahui jika Kajati Sumsel kini sedang melakukan proses penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cinde yang pembangunannya mangkrak.

“Dalam perkara Pasar Cinde ini terdapat perubahan status lahan dari yang tadinya lahannya aset perintah digunakan berdasarkan hak pakai berubah menjadi HGU untuk pihak investor yang akan membangun pasar modern.

Dalam proses perubahan status lahan ke HGU inilah investor menyetorkan pembayaran BPHTB. Akan tetapi pembayaran BPHTB ini ada pengurangan jumlah setorannya yang diduga ditandatangani oleh Walikota saat itu. Hal inilah yang mengakibatkan kerugian negara,” jelas Feri.

Menurut Feri, jika pengurangan atau keringanan untuk membayar BPHTB tidak diperbolehkan bagi investor dan pribadi.

“Pengurangan atau keringanan setoran BPHTB ini hanya boleh dilakukan untuk rumah sosial, rumah ibadah, fasilitas keagamaan. Jadi kalau investor dan pribadi itu tidak boleh,” katanya.

Masih dikatakannya, penyetoran BPHTB tersebut dilakukan saat proses BOT (Build Operate Transfer) Pasar Cinde untuk dibangun pasar modern namun pembangunannya kini mangkrak.

“Besaran biaya BPHTB yang harus disetorkan ini dihitung berdasarkan NJOP (Nilai Jual objek Pajak) tanah. Kalau NJOP tanah Pasar Cinde ini kita anggap saja kisarannya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 8 juta permeter.

Nah, harga permeternya dikalikan luas keseluruhan Pasar Cinde, misalnya sekitar satu hekatare. Namun saat BPHTB dibayar biayanya dilakukan pengurangan, dikecilkan sehingga menimbulkan kerugian negara,” terang Feri. HALAMAN SELANJUTNYA>>