Jejak Negeriku My WordPress Blog
Dalam rangka menaikan IPK tersebut, Jaksa Agung meminta, agar seluruh bidang untuk mendorong pemerintah setempat untuk melakukan legal audit guna memperbaiki sistem, mengutamakan pelayanan digital baik melalui aplikasi maupun situs resmi yang aktual dan mudah diakses.
Selanjutnya memberikan pelayanan prima yang cepat mudah dan transparan,menunjukan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, menerbitkan standar operasional prosedur dan akuntabilitas penggunaan dana publik, membangun zona integritas dan meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK) – Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Jika hal ini dilakukan secara simultan dan penuh integritas, saya yakin akan mempersempit celah bagi para oknum untuk melakukan perilaku koruptif, sehingga akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” jelas Jaksa Agung.
Disamping itu, Jaksa Agung menyampaikan, kejaksaan selaku instansi penegak hukum harus terus meningkatkan performa dengan cara yakni; melakukan pengawalan dan pengamanan pembangunan khususnya pada proyek strategis pemerintah agar proses pembangunan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna. HALAMAN SELANJUTNYA>>
