Jejak Negeriku BERANDA
Gubernur juga mengungkapkan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu solusi atas berbagai persoalan sosial yang dihadapi anak-anak di daerah. Menurutnya, pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Ia meminta semua pihak, terutama dinas-dinas yang berwenang seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar bahu-membahu menyukseskan program-program ini.
“Tidak bisa satu dinas bekerja sendiri. Harus ada kerja sama yang kompak dan saling mendukung,” tegasnya.
Rakor PPA ini juga mengangkat sejumlah temuan penting dari laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel. Laporan tersebut menunjukkan masih adanya banyak anak di Sumsel yang memerlukan perhatian khusus, baik dari sisi perlindungan hukum, pendidikan, hingga kesehatan.
Dalam konteks itu, Herman Deru menilai kehadiran program seperti Sekolah Rakyat sangat relevan. Menurutnya, pendidikan berbasis masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam upaya membangun generasi yang terlindungi secara fisik dan psikologis.
“Sekolah Rakyat harus jadi medium untuk memperkuat nilai-nilai perlindungan,” tambahnya.
Ia pun mengajak seluruh kepala daerah di kabupaten/kota untuk ikut mendukung penuh pelaksanaan program ini, terutama dalam hal penyediaan sarana dan penguatan SDM yang memahami pentingnya perlindungan anak. Dengan begitu, kata Deru, Sumsel bisa menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi Sumsel berharap akan terbangun komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat tercapainya tujuan besar mewujudkan Sumatera Selatan sebagai provinsi yang ramah anak dan unggul dalam pemberdayaan perempuan. (rob)
