




Sementara Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam arahannya menyoroti pentingnya pengelolaan CSR secara terstruktur dan transparan. Ia mengungkapkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui kontribusi perusahaan, meski sebenarnya sudah ada bantuan yang diberikan.
“Kita ingin penyaluran CSR ini tidak sporadis. Maka dari itu, Satgas ini akan jadi jembatan komunikasi, sekaligus pengontrol agar tidak ada tumpang tindih atau salah sasaran,” jelasnya.
Surat Keputusan pembentukan Satgas telah ditandatangani dan dipimpin oleh Asisten II Setda Pemprov Sumsel. Gubernur berharap tim ini dapat menjadi pusat koordinasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
Di sisi lain, Herman Deru menyinggung soal kendaraan operasional angkutan tambang yang menggunakan pelat dari luar Sumsel. Ia mengimbau agar perusahaan mengganti ke plat BG agar pajaknya kembali ke daerah.
“Banyak kendaraan tambang yang tidak layak dan bukan plat Sumsel. Padahal kita sudah beri insentif balik nama. Ini merugikan daerah,” katanya.
Gubernur pun menutup Rakor dengan harapan agar seluruh masukan dalam diskusi tersebut dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan konkret ke depan. (rob)







