




Selain digitalisasi, rakor ini juga menjadi forum untuk membahas penentuan Luas Baku Sawah (LBS) dan perencanaan tata ruang yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumsel.
“Ini penting untuk mendukung ketahanan pangan dan menjaga lahan produktif,” tambahnya.
Kepala Kanwil BPN Sumsel, Asnawati, dalam laporannya menyebut tema rakor tahun ini adalah “Merajut Akselerasi Reforma Agraria serta Pembangunan Berkelanjutan melalui SDM Unggul, Ketahanan Pangan, Ekonomi, dan Konektivitas Digital Menuju Kemandirian di Provinsi Sumatera Selatan.”
Rakor ini diikuti anggota GTRA Provinsi, para pejabat administrator, fungsional, serta kepala kantor pertanahan se-Sumsel, baik secara langsung maupun melalui Zoom. Kehadiran berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat kolaborasi.
Turut hadir secara virtual Plt. Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN RI, Dr. Ir. Embun Sari, SH., M.Si., MH., yang memberikan arahan terkait strategi percepatan reforma agraria di daerah.
Herman Deru berharap output rakor ini melahirkan rekomendasi konkret untuk pembangunan berkelanjutan di Sumsel.
“Saya ingin setiap keputusan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Dengan penguatan digitalisasi dan sinergi lintas sektor, reforma agraria di Sumsel diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah kepemilikan lahan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah. (rob)







