





Palembang, JN
Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk membahas percepatan reforma agraria, digitalisasi layanan pertanahan, dan sinergi antar pemangku kepentingan. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Wilayah BPN Sumsel, Rabu (27/8/2025).
Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, menekankan bahwa reforma agraria tidak hanya soal redistribusi lahan, tetapi juga penataan aset dan akses yang berbasis teknologi.
“Proses digitalisasi harus lebih dimasukkan, bukan hanya di kota besar, tetapi juga merata ke seluruh daerah,” ujarnya.
Menurutnya, teknologi digital akan mempermudah pengelolaan data pertanahan, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan transparansi.
“Ini akan berdampak langsung pada kepastian hukum dan mengurangi konflik pertanahan,” jelasnya.
Herman Deru juga menegaskan peran pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam mendukung program reforma agraria. Ia meminta pemda tidak hanya menunggu inisiatif dari BPN, tetapi juga proaktif dalam menyediakan anggaran. “Pemda harus aktif. Ini bukan hanya tugas provinsi atau BPN saja,” katanya. HALAMAN SELANJUTNYA>>







