FISIP UI Dukung Lahirnya Satu Data Statistik kriminal Indonesia

“Perguruan tinggi memiliki peran dan tanggung jawab yang vital dalam proses kebijakan. Namun, saat ini terdapat jarak yang begitu jauh antara proses kebijakan dan politik dengan pengembangan keilmuan yang ada pada perguruan tinggi,” katanya.

Oleh karena itu, perguruan tinggi harus terus melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana dampak kegiatan akademik pada kualitas kebijakan publik.

Menurut dia, suatu kebijakan yang berorientasi pada penanganan persoalan sosial dan politik tidak hanya harus berdasarkan suatu teori keilmuan yang valid, tetapi juga harus ditopang oleh statistik yang reliabel.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Margo Yuwono mengatakan bahwa SDSKI merupakan implementasi dari satu data Indonesia. SDSKI adalah jawaban dari kebutuhan data statistik kriminal secara komprehensif dan berkesinambungan.

Berbicara SDSKI, kata dia, ada dua isu, yaitu tata kelola data statistik kriminal yang perlu dibangun untuk atur penyelenggaraan data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah, lalu adanya cakupan yang komperhensif guna pastikan cakupan data statistik kriminal sesuai dengan manual International Classification of Crime for Statistical Purpose (ICCS).

Akademikus atau universitas memiliki peran dalam proses menyusun SDSKI. Pertama, sebagai advisory group yang berperan dalam membantu identifikasi, diskusi kebutuhan data statistik kriminal, memberikan bantuan teknis (literatur dan dasar teoritis) terkait dengan statistik kriminal.

Kedua, sebagai pengguna SDSKI untuk bahan analisis dan intepretasi; dan ketiga, penelitian ilmiah serta menjadi bagian dari forum data statistik kriminal sebagai controller dalam pembangunan SDSKI. (Antara/ded)