Jejak Negeriku My WordPress Blog
“Selain itu Hakim juga akan menguji semua barang bukti di perkara ini, makanya dalam sidang yang terbuka untuk umum ini semua fakta-fakta di perkara tersebut akan terungkap,” ujarnya.
Masih dikatakan Feri, K-MAKI berharap di persidangan nanti Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat menghadirkan semua saksi yang diperiksa Tim Jaksa Penyidik Kejati Sumsel di tahap penyidikan perkara tersebut.
“Jangan sampai ada tebang pilih saksi. Semua saksi di tahap penyidikan mesti dihadirkan semuanya dalam persidangan supaya perkara ini terungkap dengan jelas. Apabila nanti ada saksi yang tidak dihadirkan JPU, maka kami meminta agar Hakim dapat memerintahkan Tim JPU untuk menghadirkan saksi tersebut. Sebab di persidangan Majelis Hakim bisa mengeluarkan penetapan untuk menghadirkan saksi,” harap Feri.
Lebih jauh dikatakannya, dalam perkara ini K-MAKI menilai Kabag Humas dan Protokol DPRD Sumsel yang disebut Kejati Sumsel menerima fee proyek 20 persen sangatlah aneh.
“Jabatan Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel ini tidak ada kaitannya dengan proyek-proyek. Sebab di DPRD, Kabag Humas Protokol hanyalah humas yang bertugas mempublikasi kegiatan-kegiatan DPRD. Jadi sangat tidak mungkin seorang Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel menerima fee proyek 20 persen,” terang Feri.
Dilanjutkan Feri, tentunya menjadi pertanyaan bagaimana bisa kontraktor mau memberikan fee peoyek sebesar 20 persen kepada Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel, sementara jabatan Kabag Humas Protokol DPRD Sumsel ini tidak bisa menekan kontraktor untuk meminta fee terkait proyek.
“Dari itu K-MAKI menilai perkara dugaan kasus korupsi tersebut belum diungkap dengan tuntas, dikarenakan masih ada pihak yang memiliki peran penting namun sampai saat ini belum juga diungkap oleh kejaksaan. Selain itu, kami juga berharap di persidangan nanti Majelis Hakim dapat mengungkap pihak-pihak lainnya yang terlibat selain tiga tersangka di perkara ini,” tandas Feri. HALAMAN SELANJUTNYA>>
