DPRD: Pengolahan Sampah dan Banjir Jadi Catatan Untuk Pemkot Palembang

“Diketahui pembangunan infrastruktur termasuk pengendali banjir yang dijalankan oleh Dinas PUPR Palembang baru 54 persen makanya bisa terjadi demikian, jadi menurut kami itu perlu dioptimalkan lagi dalam rencana kerja tahun depan untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Menurut Zainal, pihaknya juga menilai Pemkot harus membenahi pelaksanaan program pengelolaan sampah yang sangat berkaitan dengan masalah banjir tersebut sehingga sulit ditanggulangi.

Pihaknya telah merumuskan ada dua aspek yang harus dibenahi yaitu pada pemanfaatan program Bank Sampah dan TPS 3R yang diterapkan Pemkot sejak beberapa tahun lalu.

“Karena kami menemukan partisipasi warga dalam memanfaatkan dua kegiatan itu belum berjalan optimal dan mereka cenderung masih membuang sampah tidak berwawasan lingkungan (sembarangan),” imbuhnya.

Dalam Musrenbang tahun 2023 tersebut DPRD Palembang secara umum menyampaikan beberapa catatan khusus kepada Pemkot yang diharapkan dapat direalisasikan selain pengelolaan sampah dan banjir.

Masing-masing Pemkot harus mengoptimalkan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, pendidikan, kesehatan, ratio volume terhadap kapasitas jalan (VCR), mitigasi COVID-19, pembangunan sektor pariwisata- budaya olahraga dan khsususnya pengentasan angka kemiskinan yang tercatat ada sebanyak 194,12 ribu orang. (Antara/andi)