Jejak Negeriku BERANDA
“Dalam perkara ini uang yang diberikan para kepala desa terindikasi dari Anggaran Dana Desa (ADD) yang masuk lingkup keuangan negara. Dimana Pemberian uang tersebut diduga atas permintaan mengatasnamakan Aparat Penegak Hukum (APH). Dari itulah saat ini Tim Jaksa Penyidik masih mendalami dugaan aliran dana kepada oknum penegak hukum serta akan menelusuri sudah berapa kali praktek seperti ini terjadi di Lahat, dan tentunya hal ini harus menjadi perhatian untuk daerah-daerah yang lain,” terangnya.
Lanjutnya, penindakan OTT dimaksudkan agar dijadikan pembelajaran agar tidak menanggapi atas permintaan yang mengatasnamakan Aparat Penegak Hukum (APH) ataupun yang lain.
“Sebab penggunaan anggaran Dana Desa (ADD) harus sesuai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta segera meminta pendampingan Kepada Kejaksaan Negeri Setempat melalui Program Jaga Desa di Seksi Intelijen maupun Pendampingan Hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara agar tata kelola di desa terhindar dari praktik korupsi,” pungkasnya.
Sementara Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH mengatakan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) Ini semua atas perintah, seizin dan persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dr Yulianto SH MH karena adanya dugaan aliran dana untuk oknum penegak hukum.
“Untuk 22 orang yang diamankan dalam OTT tersebut sedang dilakukan pemeriksaan di Kejati Sumsel. Untuk perkembangannya nanti kami sampaikan lagi informasinya,” tandasnya. (ded)
