




Diungkapnnya, jika dulu dirinya sekolah di SMPN 5 di Desa Ulak Pace kemudian SMA Babat Toman, dan kuliah di Universitas Sriwijaya Fakultas MIPA mengambil jurusan Matematika. Kemudian dirinya bekerja di Jakarta selama 7 tahun dan kini ia mendapat amanah menjadi Anggota DPRD Banyuasin Fraksi Partai Golkar.
Kemudian Muhammad Nasir mengungkapkan, maksud dan tujuannya hadir di tengah-tengah masyarakat, yakni karena ia berniat untuk maju menjadi Bupati Muba tahun 2024 mendatang secara serentak.
“Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu mengapa saya bertugas di Kabupaten Banyuasin tapi mau mencalonkan diri menjadi Bupati Muba, begini ceritanya? Pertama niat ingin membangun dimana saya, isteri saya dan orang tua saya berasal yakni Kabupaten Muba yang kita cintai ini, kalau tidak kita sebagai putra daerah siapa lagi karena saya yakin kalau Muba ini kedepannya d pimpin oleh bukan orang Muba atau orang Muba tapi tidak tulus mengabdi seperti pemerintahan kita sebelumnya hanya mementingkan diri sendiri, keluarga dan koloninya, maka peristiwa kelam dan memalukan bagi kita semua akan terjadi lagi,” papar
pecinta olahraga badminton ini.
Untuk itu dirinya terpanggil mengabdi, membenahi dan mensejahterakan seluruh masyarakat di Bumi Serasan Sekate.
“Berkat ilmu Tata Kelola Keuangan yang saya miliki. Apabila saya nantinya diberikan amanah dari bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh masyarakat Muba, dan diridhoi oleh Allah SWT, maka hal hal demiikian takkan terulang lagi,” ucap mantan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin (IMMUBA) tersebut.
Terus terang, lanjut pria yang akrab dipanggil Kak Nasir ini, niatnya membenahi Muba berawal ketika ia menonton di Televisi Nasional mengenai jalan rusak di Kecamatan Jirak Jaya, Muba. Lalu dirinya bertanya-tanya mengapa bisa terjadi hal demikian. Sebab Muba daerah terkaya di Sumsel, dan ini pasti ada yang salah.
“Kemudian saya cari tahu dimana letak kesalahannya, ternyata setelah saya pelajari di tahun 2021 Muba itu terlalu tinggi pada belanja operasional? Belanja operasional inilah yang menyebabkan Muba itu sangat kecil dianggarkan untuk biaya pembangunan, makanya kedepan kita akan rubah pola kebijakan anggaran yang sebelumnya belanja operasinya sangat tinggi Rp 2,6 Triliun (diluar Dana Desa), dan belanja pembangunan atau belanja modal diangka Rp 700 Miliar,” jelas Kak Nasir.
Diungkapkannya, jika kedepannya hal itu akan dirubah, dimana sebelumnya belanja operasinya akan dikurangi dan akan pindahkan ke belanja pembangunan hingga kedepannya belanja pembangunan akan dialokasikan anggaran Rp 1,8 hingga Rp 2 triliun dalam satu tahun anggaran. HALAMAN SELANJUTNYA>>







