Jakarta, JN Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo mengaku, siap memberikan kesaksian apabila diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi base transceiver station (BTS) 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020-2022. Kejaksaan Agung menjadwalkan memanggil Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau yang akrab dengan nama Dito Ariotedjo pada …
Read More »Jaksa Tuntut Mantan Direktur RSUD Praya 7,5 Tahun Penjara
Mataram, JN Jaksa menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana hukuman kepada mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Muzakir Langkir selama 7,5 tahun penjara dalam perkara korupsi dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020. “Menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana …
Read More »KPK Eksekusi Mantan Rektor Unila ke LP Klas I Bandar Lampung
Jakarta, JN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani dan dua orang terpidana lainnya terkait perkara suap penerimaan mahasiswa baru (maba) di Universitas Lampung (Unila) ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Bandar Lampung. “Jaksa eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (15/6/2023), telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi …
Read More »Tiga Pembakar Lahan di PALI Ditangkap
PALI, JN Karena diduga dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar, tiga orang petani di Kabupaten PALI harus berurusan dengan pihak Kepolisian Resort PALI Polda Sumsel. Ketiga petani tersebut, yakni Harjodi (61) warga Dusun I Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal, Suhardi (60) warga Dusun I Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal, …
Read More »Pemilik Senjata Ilegal Diringkus
Banda Aceh, JN Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Utara, Provinsi Aceh meringkus dua orang tersangka pemilik senjata api tanpa izin atau ilegal yang kerap mengancam warga. Kasat Reskrim Polres Aceh Utara AKP Agus Riwayanto Diputra di Lhoksukon, Selasa (13/6/20023) mengatakan, kedua tersangka tersebut yakni SB alisa Mukim (32) dan …
Read More »Penyeludupan 191.850 Benih Lobster di Banyuasin Digagalkan
Banyuasin, JN Tim Gabungan Sat Reskrim Polres Banyuasin, Polsek Tanjung Lago dan Sat Polairud berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ekspor secara ilegal 180.000 ekor benih Lobster jenis Pasir dan 11.850 ekor benih Lobster jenis mutiara, dengan jumlah total 191.850 ekor. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Banyuasin, AKBP Imam Syafii SIK Msi didampingi …
Read More »Satgas TPPO Polri Gagalkan Pengiriman 123 PMI Ilegal ke Malaysia
Jakarta, JN Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polri menggagalkan pengiriman 123 Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal dari Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) ke Malaysia. Kepala Satgas TPPO Irjen Pol. Asep Edi Suheri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (9/6/2023) mengatakan, dalam pengungkapan TPPO di Kaltara tersebut, …
Read More »TNI AL Gagalkan Upaya Pengiriman 17 Calon PMI Ilegal
Batam, JN TNI Angkatan Laut (AL) menggagalkan upaya pengiriman 17 orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Perairan Batam menuju ke Malaysia. “Tim ‘Fleet One Quick Responses’ (F1QR) Lantamal IV Batam menggagalkan upaya pengiriman 17 orang calon PMI non prosedural ke Malaysia di Perairan Batam, Sabtu (3/6/2023) malam,” ujar …
Read More »Bareskrim Dalami Dugaan Kebocoran Putusan MK Terkait Sistem Pemilu
Jakarta, JN Penyidik Bareskrim Polri mendalami dugaan kebocoran informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi sistem pemilihan umum legislatif. Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/6/2023) menyebut, pendalaman itu dilakukan setelah Bareskrim menerima laporan polisi terkait dugaan kebocoran putusan MK …
Read More »Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Kebocoran Putusan MK
Jakarta, JN Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka kemungkinan jajarannya untuk melakukan penyelidikan, mengenai isu kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara gugatan uji materi sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu. Kapolri menegaskan, itu sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD agar tidak terjadi polemik …
Read More »