Lacak Sumsel

Palembang, JN Umi Hartati salah satu terdakwa dugaan kasus korupsi proyek Pokir DPRD OKU pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR OKU tahun 2024-2025 terkait fee ketok palu APBD OKU tahun anggaran 2025, Senin (4/8/2025) mengajukan justice collaborator (JC) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Palembang. Hal tersebut disampaikan penasihat …

Palembang, JN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Hamisena dan tim, Senin (4/8/2025) mengatakan, Teddy Meilwansyah Bupati OKU terpilih memerintahkan Setiawan Kepala BPKAD OKU untuk memproses pembayaran uang muka pekerjaan proyek yang dikerjakan M Fauzi alias Pablo (terdakwa pemberi fee berkas terpisah) dan Ahmat Thoha alias Anang. …

Palembang, JN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Hamisena dan tim, Senin (4/8/2025) mengatakan, M Iqbal Ali Syahbana yang saat itu menjabat Pj Bupati OKU menyampaikan kepada pihak perwakilan anggota DPRD OKU bahwa dana Pokir akan diberikan dengan cara yang berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu anggota DPRD …

Palembang, JN Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/8/2024) mendakwa Nopriansyah Kepala Dinas (Kadis) PUPR OKU dan tiga anggota DPRD OKU yakni Umi Hartati, M Fahruddin dan Ferlan Juliansyah terdakwa dugaan korupsi fee proyek Pokir DPRD OKU pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR OKU …

Palembang, JN Fauzi Isra SH MH Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Palembang Kelas IA Khusus menjadi Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan Nopriansyah Kepala Dinas (Kadis) PUPR OKU dan tiga anggota DPRD OKU yakni Ferlan Juliansyah, M Fahrudin dan Umi Hartati yang merupakan empat tersangka operasi tangkap tangan (OTT) Komisi …

Palembang, JN Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH, Minggu (3/8/2025) mengatakan, Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel segera merampungkan berkas perkara penyidikan dugaan kasus korupsi kegiatan/pekerjaan kerjasama mitra bangun guna serah pemanfaatan barang daerah berupa tanah di Jalan Sudirman kawasan Pasar …

Palembang, JN Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan mengatakan, para penerima aliran uang haram BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Pasar Cinde lainnya harus tanggung jawab. Dari itulah jangan sampai ada yang lolos dari proses hukum. Demikian ditegaskan Feri terkait dugaan korupsi kegiatan/pekerjaan …

Palembang, JN Tokoh Masyarakat Sumsel, Komjen Pol (Purn) Drs H Susno Duadji SH MSc yang juga mantan Kabareskrim Polri menegaskan, penerima aliran uang haram dari pengurangan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Pasar Cinde patut diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi Pasar Cinde. Hal itu dikatakannya terkait dugaan …

Palembang, JN Bapenda Palembang saat itu yang tahun 2018 masih bernama Badan Pengelolaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang pasti mengetahui praktik terlarang pengurangan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Pasar Cinde. Demikian ditegaskan Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Kamis (31/7/2025). Hal itu …

Palembang, KoranSN Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel, Ir Feri Kurniawan, Kamis (31/7/2025) mengatakan, para penerima aliran uang haram dari pengurangan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Pasar Cinde harus diungkap semuanya, dan K-MAKI berharap jangan sampai ada tebang pilih terkait aliran BPHTB ini. Hal itu …